DPR Dukung Pembangunan Irigasi Menjadi Tanggung Jawab Pusat

KBRN, Jakarta: Komisi IV DPR RI mendukung penanganan perbaikan ataupun pembangunan irigasi di daerah langsung ditangani pemerintah pusat. Hal ini agar swasembada pangan bisa terealisasi dengan cepat pada 2027.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan, dalam keterangannya, Minggu (5/12/2025). Ia pun mendorong Peraturan Presiden terkait pembangunan dan pemeliharaan irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat segera diterbitkan.

Yohan mendukung kebijakan tersebut dan lainnya terkait pangan, seperti kenaikan harga pembelian petani gabah, dan pemangkasan alur distribusi pupuk subsidi. Agat target swasembada pangan pada 2027 bisa terwujud.

“Kita melihat pemerintah pusat melakukan banyak terobosan yang luar biasa demi ketahanan, dan swasembada pangan. Sebut saja, HPP gabah naik, alur distirubusi pupuk subsidi dipangkas, lalu pembangunan irigasi akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," katanya.

Khusus terkait irigasi, ia menyebut, selama ini banyak irigasi yang rusak hingga tak terurus. Bahkan, ada sawah yang tidak memiliki irigasi karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

“Karenanya, inisiatif pemerintah pusat mengambil alih tanggung jawab ini patut diapresiasi. Bukan hanya meringankan bupati dan gubernur, tapi juga mempercepat terwujudnya ketahanan dan swasembada pangan,” ujar Presidium KAHMI itu.

Legislator asal Dapil NTT I ini juga menjelaskan, bahwa DPR akan mengawasi kebijakan tersebut agar bisa terealisasi dengan baik. Ia ingin program strategis ini berjalan baik.

Menurut Yohan, jangan niat baik dan keseriusan pemerintah pusat untuk segera mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan menjadi tidak berjalan. Karena pelaksanaannya yang tidak maksimal atau bahkan diselewengkan.

“Komisi IV DPR tentu akan mengawal, mengawasi, dan memastikan pembangunan dan pemeliharan irigasi oleh pemerintah pusat terlaksana dengan maksimal. Masyarakat juga silahkan ikut mengawasi, kalau ada temuan-temuan penyelewengan sampaikan ke kami,” ucap Yohan.

Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan memastikan Presiden Prabowo Subianto akan segera meneken Perpres. Ini terkait pemerintah pusat yang diperbolehkan untuk membangun dan memelihara irigasi di sejumlah daerah.

"Ini baru kita putuskan, pusat bisa bangun irigasi mau 1000 sampai 3000 hektar. Perpres sudah selesai, sudah rapi, sudah di Mensesneg, mungkin 1-2 minggu ini bisa ditandatangani," kata Zulhas, sapaan akrabnya.

Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 15 triliun untuk menggarap irigasi sawah di daerah. Khususnya, di daerah yang belum memiliki irigasi.

"Di tahun 2025 itu disiapkan Rp 12,6 triliun untuk irigasi. Nanti ditambah jadi Rp 14 sampai 15 triliun kepada Kementerian Pekerjaan Umum khusus untuk irigasi," ujar Zulhas.

Menurutnya, saat ini masih ada 2,6 sampai 3 juta hektar sawah yang belum memiliki irigasi yang layak. Untuk itu, upaya perbaikan perlu segera dilakukan.

"Itulah tadi uang yang Rp 12,6 triliun sampai Rp 15 triliun itu. Termasuk dana di daerah akan fokus diselesaikan untuk irigasi sesingkat-singkatnya," jelasnya.

Ia pun menekankan, pembangunan irigasi ini menjadi penting dalam pertanian. Salah satunya untuk mendukung swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2027.