FGD Prioritas Daerah, Papua Tengah Petakan Akar Masalah Pembangunan

RRI.CO.ID, Nabire - RRI.CO.ID, Nabire - Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai mengkaji berbagai isu strategis dan akar permasalahan pembangunan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Pengkajian Prioritas Daerah Provinsi Papua Tengah yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Tengah di Aula RRI, Jalan Jenderal Sudirman, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, pada 1 hingga 2 Oktober 2026.

Staf Ahli II Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Papua Tengah, Herman Kayame, mengatakan setiap kebijakan pembangunan perlu memiliki dasar yang kuat dan mampu menjawab persoalan secara menyeluruh.

“Kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan memiliki dasar yang kuat dan mampu menjawab pertanyaan mendasar: apa permasalahan yang harus diselesaikan, mengapa permasalahan tersebut terjadi, siapa yang terdampak, apa intervensi yang diperlukan, dan bagaimana keberhasilannya dapat diukur,” ujar Herman.

Menurut Herman, pendekatan tersebut diperlukan agar pembangunan Papua Tengah dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menegaskan, masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek sekaligus penerima manfaat utama pembangunan. Karena itu, proses perencanaan perlu mempertimbangkan suara masyarakat, karakteristik sosial budaya, kondisi geografis, kebutuhan kelompok rentan serta potensi lokal.

Herman menyebut Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kekayaan budaya dan karakteristik wilayah yang beragam. Namun, di sisi lain, provinsi tersebut juga menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks.

“Dalam kondisi tersebut, pembangunan tidak cukup hanya dilaksanakan berdasarkan asumsi ataupun pendekatan rutin. Kita membutuhkan perencanaan yang didasarkan pada data, informasi, kajian, bukti empiris, serta pemahaman yang mendalam terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, pengkajian terhadap isu strategis dan permasalahan pembangunan menjadi bagian penting untuk memastikan program dan kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua Tengah.

FGD tersebut juga diharapkan menjadi ruang untuk membangun kesamaan pemahaman, menghimpun berbagai pandangan serta menggali informasi dan rekomendasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah.

Herman berharap forum menghasilkan rumusan isu strategis, identifikasi permasalahan pembangunan, akar permasalahan hingga rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam penyusunan dan penyempurnaan perencanaan pembangunan Papua Tengah.

Ia juga mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, lembaga adat, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah dinilai penting karena berbagai persoalan pembangunan tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu sektor maupun satu perangkat daerah.

Selain itu, Herman berharap hasil kajian dapat memperkuat penerapan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti, dengan menjadikan data, penelitian, kajian, pengalaman lapangan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perumusan kebijakan.

“Dengan demikian, kebijakan pembangunan yang kita tetapkan tidak hanya baik secara administratif, tetapi benar-benar memiliki relevansi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat,” jelas Herman.

Ia berharap rekomendasi yang dihasilkan melalui FGD bersifat realistis, terukur, implementatif dan dapat ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai tugas serta kewenangannya.

Seluruh proses pengkajian tersebut, kata Herman, harus bermuara pada satu tujuan utama, yakni mewujudkan pembangunan Papua Tengah yang semakin berkualitas dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

FGD Pengkajian Prioritas Daerah Provinsi Papua Tengah secara resmi dibuka oleh Herman Kayame pada Kamis, 1 Oktober 2026.