DPRK Mimika Terima 27 Aspirasi Massa, Mahasiswa Diminta Kawal Bersama

RRI.CO.ID, Mimika - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Timika se-Indonesia Kabupaten Mimika dan Forum Independen Mahasiswa (FIM) Kota Studi Mimika menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRK Mimika, Senin, 31 agustus 2026. Aksi tersebut mengangkat tema "Usut Tuntas Pelanggaran HAM Se-Tanah Papua".

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan pernyataan sikap yang mengacu pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang diadopsi pada 10 Desember 1948. Mahasiswa menilai hak hidup, kebebasan berpendapat dan berekspresi, kesetaraan di hadapan hukum, hak atas pendidikan, pekerjaan, jaminan sosial serta perlindungan dari penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang harus dijamin negara.

Mahasiswa menilai persoalan hak asasi manusia di Tanah Papua masih menjadi perhatian serius. Mereka menyoroti berbagai persoalan yang menurut mereka terjadi di Papua, mulai dari konflik bersenjata, penembakan warga sipil, perampasan tanah adat, penggusuran, hingga persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut mahasiswa, berbagai persoalan tersebut saling berkaitan dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Karena itu, mereka meminta pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Mimika mengambil langkah nyata untuk menjamin hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyampaikan 27 tuntutan. Di bidang ketenagakerjaan, mereka meminta Dinas Tenaga Kerja segera menangani persoalan pengangguran, memperjelas upah minimum di Kabupaten Mimika dan menaikkan upah buruh.

Mahasiswa juga meminta pemerintah mengawasi kenaikan harga kebutuhan pokok dan sandang, serta menghadirkan aturan khusus yang melindungi kepentingan hidup Orang Asli Papua agar tidak terjadi praktik monopoli yang dinilai merugikan masyarakat adat.

Di bidang pendidikan, mahasiswa mendesak pemerintah menyediakan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas bagi Orang Asli Papua serta menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak di Tanah Papua. Mereka juga meminta agar pemerintah memberikan ruang bagi tenaga kerja berbasis kearifan lokal atau masyarakat asli Papua untuk dapat terserap di dunia kerja, termasuk di sektor pertambangan.

Mahasiswa turut menyuarakan persoalan tanah adat dan lingkungan hidup. Mereka meminta penghentian perampasan tanah adat, penolakan investasi di atas tanah adat serta pengesahan regulasi yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat dan hak atas tanah adat.

Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah segera menyelesaikan berbagai konflik horizontal, menghentikan diskriminasi dan kriminalisasi terhadap Orang Asli Papua, serta mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua.

Mereka juga meminta penghentian kekerasan terhadap masyarakat sipil dan penarikan militer organik maupun non-organik dari seluruh Tanah Papua. Dalam tuntutan lainnya, mahasiswa meminta pemerintah menyelesaikan konflik dan memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil serta menjaga kelestarian bumi Mimika dan seluruh Tanah Papua.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, mengatakan mahasiswa memiliki peran penting sebagai kontrol terhadap pemerintah. Ia menyebut DPRK merupakan lembaga yang terbuka bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan informasi mengenai berbagai persoalan yang terjadi di Mimika.

"Saudara-saudara mahasiswa yang datang, ini adalah lembaga kalian. Apa yang kalian sampaikan adalah hal yang benar. Mahasiswa adalah kontrol pemerintah yang harus bisa mengontrol pemerintah. Jadi kami tidak berjalan sendiri," ujar Primus.

Primus menegaskan, kedatangan mahasiswa bukan untuk menghujat pemerintah, melainkan menyampaikan informasi sekaligus mengawal aspirasi yang telah disampaikan. Ia juga mengapresiasi mahasiswa yang tetap bertahan menyampaikan aspirasi meskipun aksi berlangsung dalam kondisi hujan.

"Saya berterima kasih. Tadi saya lihat sekitar 200 sampai 300 orang dan hari ini saudara-saudara tetap bertahan walaupun hujan. Kalau teman-teman mahasiswa percaya bahwa aspirasi yang ada ini, mari kita kawal bersama," katanya.

Primus mengakui perlunya komunikasi yang lebih baik antara mahasiswa, DPRK dan pemerintah agar berbagai aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti. Ia berharap tidak terjadi ketidakpercayaan antara masyarakat, mahasiswa dan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Kabupaten Mimika.

"Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara mahasiswa penting bagi lembaga dan pemerintah yang ada di sini. Ini tanah kita, saya sendiri tidak ingin melukai tanah saya. Persoalan saling merampas itu ada dan saya sendiri merasakannya," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Primus mengapresiasi mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi dan meminta mereka kembali ke tempat masing-masing dengan tertib serta damai. Ia juga mengajak mahasiswa untuk tetap berkoordinasi dalam mengawal aspirasi yang telah disampaikan.(Sandra)