Validasi Data Jadi Kunci Sinkronisasi Perkebunan dan Peternakan di Papua Tengah

RRI.CO.ID, Nabire - Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong validasi data dan sinkronisasi perencanaan sebagai bagian penting dalam pembangunan sektor perkebunan dan peternakan di daerah. Langkah tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Prioritas Gubernur Papua Tengah di Nabire, Senin, 10 Agustus 2026.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Tengah, Dr. H. Tumiran, S.Sos., M.AP., saat membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, mengatakan pengembangan komoditas perkebunan perlu dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Potensi ini harus dikelola secara terencana, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Meki Nawipa dalam sambutan yang dibacakan Tumiran.

Dalam sambutan tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan sektor perkebunan dari hulu hingga hilir, termasuk penyediaan benih unggul, budidaya, penguatan kelembagaan petani, peningkatan kualitas pascapanen, hilirisasi hingga perluasan akses pemasaran.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mendorong pemerintah kabupaten memperkuat pendataan petani, penyusunan Calon Petani dan Calon Lokasi atau CPCL, kelembagaan petani dan koperasi, peningkatan kapasitas penyuluh, serta pengembangan sistem pembibitan kopi unggul yang berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua Tengah, Drh. Rafael Heri Nugroho, S.KH., mengatakan potensi perkebunan di Papua Tengah belum sepenuhnya dikelola secara optimal.

“Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dikelola secara optimal, mulai dari aspek budidaya, pascapanen, kelembagaan petani, hingga akses pasar,” kata Rafael.

Menurut Rafael, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya rapat koordinasi dan sinkronisasi untuk menyamakan persepsi serta langkah antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mendukung prioritas pembangunan subsektor perkebunan dan peternakan.

Selain itu, validasi data dan sinkronisasi perencanaan program diperlukan agar pembangunan di tingkat kabupaten selaras dan terintegrasi dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Rafael mengatakan pembangunan subsektor perkebunan dan peternakan tidak dapat dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan semata. Diperlukan sinergi antara pemerintah, legislatif, akademisi, masyarakat adat, pemerintah kabupaten, mitra pembangunan, masyarakat dan pelaku usaha.

Melalui rapat koordinasi dan sinkronisasi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap dapat merumuskan langkah-langkah konkret dan terukur sebagai tindak lanjut bersama untuk memperkuat pembangunan sektor perkebunan dan peternakan di daerah.