RRI.CO.ID, Mimika - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, menyampaikan pada hari selasa 04 agustus 2026, bahwa pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan infrastruktur sanitasi dasar dan penyediaan air bersih sebagai bagian dari upaya menghentikan praktik buang air besar sembarangan (BABS) di wilayah Mimika.

Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati dan Wakil Bupati Mimika dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana sanitasi yang layak dan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya di wilayah yang masih membutuhkan dukungan infrastruktur dasar.

Menurut Yoga, Dinas PUPR memiliki tanggung jawab dalam pembangunan sarana sanitasi berupa toilet, mandi cuci kakus (MCK), serta fasilitas air bersih. Pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan Orang Asli Papua (OAP) melalui alokasi dana otonomi khusus (Otsus) tahun 2026.

Sementara itu, untuk aspek edukasi dan perubahan perilaku masyarakat, Dinas Kesehatan bersama pemerintah kampung memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman mengenai perilaku hidup bersih dan sehat.

Yoga menegaskan, keberhasilan program sanitasi tidak hanya bergantung pada pembangunan fasilitas, tetapi juga pada kesadaran masyarakat dalam menjaga dan merawat sarana yang telah dibangun.

“Kami minta supaya masyarakat menjaga dan merawat fasilitas yang dibangun, jangan dirusak, karena ini berkaitan dengan kesehatan. Masyarakat penerima manfaat betul-betul bisa merawat dan menggunakan fasilitas dengan baik sesuai fungsinya,” ujar Yoga.

Ia juga meminta pemerintah kampung atau aparat desa dapat melakukan pendataan secara tepat terhadap warga yang benar-benar membutuhkan fasilitas sanitasi. Menurutnya, pendataan tersebut penting agar pembangunan dapat diberikan kepada masyarakat yang tepat, terutama Orang Asli Papua.

Terkait anggaran pembangunan sanitasi yang mencapai lebih dari Rp4 miliar, Yoga menjelaskan bahwa besarnya anggaran tidak dapat dilihat hanya dari nilai pembangunan fisik MCK. Menurutnya, karakteristik wilayah Mimika turut memengaruhi biaya pembangunan, termasuk mobilisasi material ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.

“Kalau kita bangun di Potai Buru, biaya untuk membawa material sampai ke sana mahal. Jadi semuanya tergantung lokasi dan karakter daerah masing-masing,” jelasnya.

Yoga mengatakan, pola pembangunan sanitasi juga diarahkan untuk meningkatkan rasa memiliki masyarakat. Jika sebelumnya fasilitas MCK dibangun secara komunal untuk digunakan satu RT, pemerintah kini mempertimbangkan pembangunan satu MCK untuk satu rumah agar masyarakat lebih memiliki tanggung jawab dalam merawat dan menggunakannya.

Ia berharap perubahan pola tersebut dapat mendukung keberhasilan program penghentian BABS di Kabupaten Mimika. Menurutnya, pembangunan fasilitas harus diikuti dengan rasa memiliki, pemanfaatan sesuai fungsi, serta pemeliharaan oleh masyarakat agar program sanitasi dapat memberikan dampak nyata terhadap kesehatan warga.(Sandra)