RRI.CO.ID, Mimika - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Timika menggelar aksi mimbar bebas di Bundaran Petrosea, Timika, Senin, 3 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi peserta untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait kondisi keamanan dan persoalan kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua. Aksi berlangsung aman dan damai, serta tidak mengganggu aktivitas lalu lintas maupun kegiatan masyarakat di sekitar lokasi.

Dalam aksi tersebut, para partisipan membawa simbol-simbol organisasi, membentangkan spanduk berisi aspirasi, serta menggelar tradisi eba mukai atau alas tikar. Tradisi tersebut digunakan untuk mengumpulkan sumbangan sukarela yang disebut sebagai dukungan terhadap kegiatan pergerakan selanjutnya.

Ketua KNPB Wilayah Timika, Yanto Awerkion, mengatakan mimbar bebas digelar untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, tokoh gereja, serta mahasiswa Papua menyampaikan pandangan mengenai situasi yang terjadi di Papua.

Menurut Yanto, persoalan yang disoroti tidak hanya berkaitan dengan kondisi di Timika, tetapi juga situasi yang terjadi di berbagai wilayah Papua. Ia menyebut isu kemanusiaan menjadi salah satu perhatian utama dalam aksi tersebut.

“Kami datang melakukan kegiatan mimbar bebas untuk memberikan kesempatan kepada rakyat, tokoh gereja, mahasiswa Papua untuk menyampaikan isi hati mereka terkait situasi yang sedang terjadi di seluruh Tanah Papua,” ujar Yanto.

Yanto juga menyampaikan harapan agar pemerintah pusat tidak hanya mengedepankan pendekatan keamanan dalam menghadapi konflik bersenjata di Papua. Ia meminta pemerintah mencari solusi yang dapat menciptakan kondisi damai, aman, dan sejahtera bagi masyarakat Papua.

“Kami berharap negara Republik Indonesia melalui Bapak Presiden jangan hanya mengirim pasukan terus, tetapi mencari solusi bagaimana orang Papua itu hidup damai, hidup aman, dan sejahtera di atas tanahnya sendiri,” katanya.

Dalam orasinya, Yanto menyebut kondisi Papua saat ini sebagai situasi “darurat militer dan kemanusiaan”. Ia juga menyampaikan sejumlah angka mengenai pengungsian dan korban konflik yang diklaim bersumber dari catatan KNPB, termasuk jumlah warga sipil yang mengungsi serta korban dari kalangan warga sipil, TPNPB, dan aparat keamanan.

Yanto menegaskan bahwa persoalan korban jiwa harus menjadi perhatian serius semua pihak. Ia berharap tidak ada lagi masyarakat sipil maupun pihak lain yang menjadi korban akibat konflik bersenjata di Papua.

“Kami tidak ingin ada korban jiwa lagi yang berjatuhan di atas tanah ini, baik orang Papua maupun non-Papua. Kami berharap Indonesia melalui Presiden dapat menanggapi serius persoalan kemanusiaan ini,” ujarnya.

Yanto menutup penyampaiannya dengan menegaskan bahwa KNPB Wilayah Timika mengaku mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan perjuangan secara damai. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada wartawan dan jurnalis yang hadir meliput kegiatan mimbar bebas tersebut.(Sandra)