RRI.CO.ID,Mimika - Pemerintah Kabupaten Mimika mendukung penguatan kapasitas riset, advokasi, dan pengembangan jejaring aktor lokal melalui Workshop Penguatan Riset, Advokasi dan Pengembangan Jaringan Aktor Lokal yang diselenggarakan oleh Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI). Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Horison Diana, Kabupaten Mimika, Kamis 25 juni 2026, dengan mengusung tema "Membangun Kapasitas Riset, Advokasi dan Jejaring Aktor Lokal untuk Perlindungan Warga Sipil dan Penguatan Demokrasi di Papua."

Workshop dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda Mimika, Fransiskus Bokeyau, yang hadir mewakili Bupati Mimika Johannes Rettob. Kegiatan ini diikuti berbagai unsur masyarakat, organisasi sipil, akademisi, serta para pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap isu perlindungan warga sipil dan penguatan demokrasi di Papua.

Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakan Fransiskus Bokeyau, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) atas inisiatif menyelenggarakan workshop yang dinilai strategis dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas riset, serta membangun jejaring antaraktor lokal sebagai bagian dari upaya pembangunan di Papua.

Bupati menegaskan bahwa riset yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Melalui riset yang objektif, berbagai persoalan masyarakat dapat dipahami secara menyeluruh sehingga kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi dengan tepat dan menghasilkan solusi pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, advokasi yang dilakukan secara konstruktif dan bertanggung jawab dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat. Advokasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian aspirasi, tetapi juga membangun dialog, memperkuat kolaborasi, serta mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Pemerintah Kabupaten Mimika juga menekankan pentingnya pengembangan jejaring aktor lokal melalui sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, tokoh adat, tokoh agama, komunitas pemuda, kelompok perempuan, serta seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Bupati juga menegaskan bahwa perlindungan warga sipil merupakan tanggung jawab bersama. Setiap warga negara berhak memperoleh rasa aman, perlindungan hukum, akses terhadap pelayanan publik, serta kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sementara itu, penguatan demokrasi di Papua perlu terus didorong melalui peningkatan partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap keberagaman.

Menutup sambutannya, Pemerintah Kabupaten Mimika menyatakan komitmennya untuk terus membuka ruang kerja sama dengan berbagai pihak dalam mendukung program peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat masyarakat sipil, serta mendorong pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Pemerintah berharap workshop ini mampu menghasilkan rekomendasi dan langkah-langkah konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat Papua, khususnya Kabupaten Mimika.(Sandra)