RRI.CO.ID, Mimika – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Kegiatan Sosialisasi Forum Satu Data dan Tata Cara Penginputan E-Walidata pada SPID-RI Tahun 2026 di Hotel Horison Diana, Kabupaten Mimika, Selasa 9 Juni 2026.
Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi serta Informasi Pembangunan Daerah, Septian M. Pasaribu, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi program Satu Data Indonesia yang dijalankan di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Menurutnya, kegiatan ini melibatkan peserta dari perangkat daerah kabupaten dan provinsi, dengan menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), serta Kementerian PPN/Bappenas.
“Materi yang dibahas meliputi pelaksanaan portal Satu Data tingkat provinsi dan kabupaten, pelaksanaan Forum Satu Data, kewenangan masing-masing pihak, keanggotaan forum, hingga tata cara penginputan E-Walidata pada SPID-RI yang akan dilaksanakan pada hari kedua kegiatan,” ujar Septian.
Dalam forum tersebut, Bapperida Papua Tengah juga menyoroti sejumlah indikator pembangunan yang masih menjadi perhatian, terutama terkait tingkat kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pihaknya meminta dukungan BPS untuk membantu mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi kedua indikator tersebut agar pemerintah dapat menyusun intervensi yang lebih tepat sasaran.
Septian menjelaskan bahwa data yang menunjukkan peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran nantinya akan diterjemahkan ke dalam program dan subkegiatan pembangunan. Namun, pemerintah memerlukan analisis yang lebih rinci terkait faktor-faktor penyebab agar upaya penanganan dapat berjalan efektif.
Ia menambahkan bahwa rapor pembangunan di tingkat provinsi merupakan akumulasi dari capaian seluruh kabupaten. Karena itu, intervensi langsung terhadap masyarakat berada pada kewenangan pemerintah kabupaten, sementara pemerintah provinsi berperan memberikan dukungan dan fasilitasi.
“Melalui forum ini kami berharap pemerintah kabupaten dapat berkoordinasi dengan BPS untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya usulan intervensi dapat disampaikan kepada pemerintah provinsi untuk didukung sesuai kewenangan yang ada,” katanya.
Terkait pemilihan Kabupaten Mimika sebagai lokasi kegiatan, Septian menjelaskan bahwa keputusan tersebut mempertimbangkan kemudahan akses bagi para narasumber nasional. Selain itu, keterbatasan penerbangan menuju Nabire serta kendala jaringan internet menjadi pertimbangan utama agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif.
Ia berharap ke depan seluruh pemerintah daerah di Papua Tengah telah memiliki portal data masing-masing yang dapat diakses oleh masyarakat, akademisi, maupun lembaga legislatif. Dengan demikian, keterbukaan informasi dapat semakin meningkat dan berbagai persoalan pembangunan dapat diselesaikan berdasarkan data yang sama dan akurat.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan data juga menjadi perhatian penting. Pemerintah berharap perangkat daerah, masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan dapat berperan sebagai produsen data yang mendukung pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih tepat dan terukur. (Sandra)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....