RRI.CO.ID, Nabire - Suara perempuan Papua kembali menjadi perhatian serius Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP PPT). Melalui Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan, lembaga kultur ini menggelar forum penyerapan aspirasi masyarakat di Gedung TK Imanuel, Nabire, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan yang dipimpin langsung Wakil Ketua I MRP Papua Tengah, Paulina Marey, itu dihadiri unsur pemerintah distrik, tokoh gereja, pihak sekolah, serta perempuan Papua dari berbagai latar belakang di Kabupaten Nabire..
Forum tersebut menjadi wadah bagi perempuan asli Papua untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi secara langsung kepada lembaga representatif kultur, mulai dari akses pendidikan, pelayanan kesehatan, persoalan administrasi Orang Asli Papua (OAP), hingga keresahan terhadap peredaran minuman keras.
Paulina Marey menegaskan, agenda ini merupakan bagian dari tugas MRP untuk mendengar kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar menyampaikan janji.
Menurutnya, banyak persoalan perempuan Papua yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah melalui kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Kami hadir untuk mendengar secara langsung suara perempuan Papua. Apa yang mereka rasakan dan butuhkan akan kami bawa menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah,” ujar Paulina.
Dalam dialog terbuka tersebut, sejumlah peserta menyoroti masih adanya ketimpangan penyaluran bantuan pendidikan bagi anak-anak asli Papua. Banyak keluarga menilai program bantuan yang ada belum sepenuhnya menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Selain pendidikan, layanan kesehatan juga menjadi sorotan utama. Sejumlah peserta meminta agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi bantuan sosial dan fasilitas pelayanan dasar agar lebih berpihak kepada masyarakat asli Papua.
Menanggapi hal itu, Paulina memastikan seluruh masukan akan diteruskan kepada pemerintah daerah untuk ditelaah lebih lanjut.
Ia menilai evaluasi terhadap kebijakan bantuan sangat penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan anak-anak Papua yang selama ini belum tersentuh program secara maksimal.
Tak hanya membahas pelayanan publik, forum tersebut juga menyinggung soal kepastian status administrasi Orang Asli Papua.
Paulina menjelaskan, MRP Papua Tengah telah mendorong regulasi yang mengatur pengakuan terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran maupun keluarga yang telah lama menetap di Papua.
Menurutnya, regulasi tersebut penting agar tidak terjadi diskriminasi dalam pelayanan publik maupun kesempatan memperoleh hak-hak khusus sebagai bagian dari masyarakat Papua.
“Anak-anak yang lahir dan besar di Papua harus mendapat kepastian hukum yang jelas. Ini sedang diperjuangkan melalui aturan daerah agar dapat menjadi dasar resmi bagi pemerintah,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan administrasi kependudukan untuk mencegah praktik manipulasi data yang berpotensi merugikan masyarakat asli Papua.
MRP, kata dia, telah menyampaikan catatan khusus kepada instansi terkait agar verifikasi data kependudukan dilakukan secara lebih ketat dan transparan.
Dalam kesempatan itu, persoalan minuman keras kembali mengemuka sebagai ancaman serius bagi kehidupan sosial masyarakat.
Paulina menyebutkan bahwa regulasi terkait pengendalian miras sebenarnya telah dibahas, namun implementasinya membutuhkan pengawasan dan komitmen bersama seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat.
Ia berharap hasil penyerapan aspirasi ini tidak berhenti sebagai catatan semata, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui langkah konkret pemerintah daerah.
“Perempuan Papua harus bangkit dan menjadi kekuatan utama dalam menjaga keluarga serta masa depan generasi Papua Tengah,” tegasnya.
Melalui forum aspirasi triwulan ini, MRP Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan ruang dialog terbuka demi memastikan suara perempuan Papua menjadi bagian penting dalam arah pembangunan daerah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....