Ratusan Mahasiswa Puncak Gelar Aksi “Rakyat Papua Menggugat” di DPRP Papua Tengah

RRI.CO.ID, Nabire – Lebih dari 600 massa yang tergabung dalam tim investigasi dan sejumlah organisasi mahasiswa Puncak se-Indonesia menggelar aksi penyampaian pendapat di kantor DPRP Papua Tengah, Jalan Pepera, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Senin (27/4/2026).

Aksi bertajuk “Aksi Nasional, Rakyat Papua Menggugat” itu dimulai sejak pukul 08.00 WIT. Massa kemudian bergerak menuju kantor DPRP Papua Tengah dan tiba sekitar pukul 12.00 WIT, sebelum melakukan orasi secara bergantian hingga pukul 15.00 WIT.

Dalam aksinya, para mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak pemerintah pusat segera menarik TNI non-organik dari wilayah Papua serta meminta penegakan hukum atas dugaan pelanggaran HAM.

Pantauan di lapangan, aksi berlangsung relatif aman dan damai, meski sempat terjadi ketegangan. Sejumlah massa terlihat melemparkan batu dan botol air mineral ke arah gedung DPRP Papua Tengah. Aparat keamanan yang terdiri dari gabungan Polri dan TNI dalam jumlah ratusan personel tampak bersiaga untuk mengendalikan situasi.

Meski sempat memanas, situasi kembali terkendali dan massa melanjutkan penyampaian aspirasi melalui orasi.

Perwakilan pimpinan organisasi mahasiswa yang bertindak sebagai juru bicara menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

“Kami datang untuk menyuarakan aspirasi rakyat Papua. Ini adalah bentuk kegelisahan kami terhadap situasi yang terjadi,” ujar salah satu perwakilan dalam orasinya.

Aksi tersebut akhirnya diterima langsung oleh Ketua DPRP Papua Tengah, Delius Tabuni, yang didampingi unsur pimpinan DPRP serta anggota MRP Papua Tengah.

Dalam keterangannya, Delius Tabuni menyampaikan apresiasi kepada massa aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara terbuka.

“Kami menerima aspirasi ini sebagai bagian dari suara rakyat Papua Tengah. DPRP akan menindaklanjuti dan meneruskan tuntutan ini kepada pemerintah pusat sesuai kewenangan kami,” ujarnya.

Setelah menyampaikan aspirasi, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib di bawah pengawasan aparat keamanan.

Aksi ini menjadi salah satu bentuk ekspresi demokrasi mahasiswa Papua dalam menyuarakan isu-isu strategis, khususnya terkait keamanan dan penegakan hak asasi manusia di Tanah Papua.