RRI.CO.ID , Mimika - Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan dan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Mimika Tahun 2026”. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Horison Ultima Timika pada Kamis, 23 April 2026.

Forum tersebut dihadiri oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setda Mimika, Drs. Ananias Faot, M.Si yang mewakili Bupati Mimika, narasumber dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Sigit Fernandes J.P.B., S.P., M.H, Ketua Tim Kerja Wilayah IV Direktorat Integrasi Data Kependudukan Daerah Ditjen Dukcapil Kemendagri Sigit Samaptoaji, S.Si., M.T.I, Kepala Disdukcapil Mimika Slamet Sutejo, S.STP., M.Si, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para tamu undangan.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Asisten I Setda Mimika, Drs. Ananias Faot, M.Si, yang membacakan sambutan Bupati Mimika Johannes Rettob, ditandai dengan pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya acara.

Dalam sambutan tertulis Bupati Mimika yang dibacakan, disampaikan bahwa data kependudukan merupakan aset strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemanfaatan data secara terintegrasi dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Melalui pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat mengintegrasikan data secara optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini bertujuan agar pelayanan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, efisien, serta berbasis pada data yang valid.

Selain itu, integrasi data juga diyakini mampu mengurangi duplikasi program serta meningkatkan sinergi antar instansi. Pemerintah daerah menilai bahwa kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Dalam forum tersebut juga dibahas pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Opini pengawasan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan, guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Peran Ombudsman dan seluruh pemangku kepentingan dinilai sangat penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah juga menekankan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi informasi yang optimal.

Bupati Mimika melalui sambutannya juga mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Pelayanan yang cepat, ramah, dan tanpa diskriminasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Melalui forum ini, pemerintah berharap tercipta pemahaman yang komprehensif serta langkah-langkah konkret dalam optimalisasi pemanfaatan data kependudukan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mimika. Forum ini juga diharapkan menjadi wadah produktif untuk bertukar gagasan dan merumuskan solusi terbaik bagi kemajuan daerah.(Sandra)