RRI.CO.ID, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menggelar kegiatan Evaluasi Kinerja Layanan Publik Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Horison Ultima Timika, Rabu 22 april 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Dr. Otok Kuswandaru, S.Sos., M.Si, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, Kepala Disdukcapil Mimika Slamet Sutejo,S.STP.,M.Si, serta jajaran pimpinan OPD dan aparatur sipil negara.

Kepala Disdukcapil Mimika, Slamet Sutejo, mengatakan kegiatan ini melibatkan para operator layanan di Mall Pelayanan Publik (MPP), termasuk dari OPD, BUMN, dan unit layanan lainnya yang tergabung dalam sistem pelayanan terpadu.

Menurutnya, kehadiran Deputi dari Kementerian PAN-RB memberikan arahan langsung terkait strategi peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Ia menjelaskan, MPP Mimika hingga saat ini telah berjalan dengan baik sejak diresmikan, baik secara fisik maupun digital. Bahkan, model pelayanan tersebut mendapat apresiasi karena mampu berjalan beriringan di wilayah Papua.

Meski demikian, pemerintah daerah diingatkan untuk tidak cepat berpuas diri. Perbaikan dan inovasi harus terus dilakukan, terutama dalam hal pelaporan administrasi yang masih perlu dilengkapi dan ditingkatkan.

Slamet juga menyampaikan rencana pengembangan layanan publik ke tingkat distrik melalui pembentukan Mall Pelayanan Publik (MPP) mini. Upaya ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat kota.

Dengan adanya MPP mini, masyarakat di daerah seperti Mimika Timur, Mapurujaya, dan Kuala Kencana diharapkan dapat mengakses layanan dengan lebih mudah tanpa harus datang ke pusat kota.

Selain itu, peningkatan kualitas layanan akan difokuskan pada kepuasan masyarakat melalui indeks pelayanan publik, survei, serta forum konsultasi publik. Pemerintah juga menekankan pentingnya keselarasan antara pelayanan di lapangan dan pelaporan administrasi sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik. (Sandra)