RRI.CO.ID, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Kejaksaan Negeri Mimika dan Kepolisian Resor Mimika menandatangani perjanjian kerja sama terkait koordinasi pengawasan internal pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, SP3, pada Senin 20 april 2026, dan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Mimika, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Dr. Jefferdian, S.H., M.H., dalam sambutannya menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya dalam menangani laporan masyarakat, termasuk dugaan tindak pidana korupsi.

Ia menjelaskan, APIP memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah, termasuk menelaah dan memverifikasi laporan sebelum dikoordinasikan dengan APH untuk proses lebih lanjut.

“Melalui sinergi ini, setiap laporan diharapkan dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan profesional, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan bahwa penanganan laporan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga perlu mengedepankan langkah preventif guna meminimalisir potensi tindak pidana korupsi.

Kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga, mencegah potensi penyimpangan, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga komitmen bersama melalui penguatan komunikasi dan koordinasi, serta mengimplementasikan kerja sama tersebut dalam kegiatan nyata, seperti forum diskusi dan koordinasi lintas lembaga.

“Kerja sama ini tidak boleh hanya menjadi dokumen, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata demi mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Mimika,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, ia mengingatkan para pengelola keuangan daerah agar selalu menjaga integritas dan amanah dalam menjalankan tugas.

Penandatanganan kerja sama ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Kabupaten Mimika. (Sandra)