RRI.CO.ID, Nabire – Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jermias Rontini, mengambil langkah tegas dan responsif dalam meredam konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Dogiyai sejak akhir Maret 2026. Langkah tersebut diwujudkan melalui pertemuan bersama Koalisi Masyarakat Dogiyai (KMD) di Nabire, Kamis 2 April 2026.

Pertemuan ini menjadi titik penting dalam upaya penyelesaian konflik yang sebelumnya memanas dan menelan korban jiwa, baik dari pihak sipil maupun aparat.

Koalisi Masyarakat Dogiyai yang terdiri dari tokoh cendekiawan, pemuda, perempuan, serta anggota DPR Papua Tengah, dalam pertemuan itu menyampaikan sejumlah tuntutan tegas. Di antaranya mendesak pencopotan Kapolres Dogiyai, meminta penanganan kasus penembakan dilakukan secara profesional dan transparan, serta menolak penambahan pasukan keamanan menjelang perayaan Paskah.

Merespons hal tersebut, Kapolda Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk membuka proses hukum secara objektif dan transparan.

“Saya akan membentuk tim investigasi independen yang melibatkan Komnas HAM, LBH, pihak Gereja, dan tokoh masyarakat. Kami ingin memastikan pengungkapan kasus ini berjalan transparan,” ujar Rontini kepada wartawan.

Tidak hanya itu, Kapolda juga memastikan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Kapolres Dogiyai sesuai mekanisme yang berlaku di internal Polri.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral, Rontini turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila dalam penanganan di lapangan terdapat tindakan aparat yang mencederai warga.

Di tengah dinamika tersebut, situasi keamanan di Kabupaten Dogiyai dilaporkan mulai berangsur kondusif. Polda Papua Tengah bahkan telah menurunkan Wakapolda untuk memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

Pertemuan antara Kapolda dan Koalisi Masyarakat Dogiyai ini diharapkan menjadi momentum penting untuk meredam ketegangan, membangun kembali kepercayaan publik, serta memastikan proses penegakan hukum berjalan adil dan transparan.

Komitmen evaluasi internal dan pembentukan tim investigasi independen menjadi sinyal kuat bahwa penanganan konflik Dogiyai tidak hanya berorientasi pada stabilitas keamanan, tetapi juga pada pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat.