RRI.CO.ID,MIMIKA – Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 oleh Pemerintah Kabupaten Mimika kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilakukan Bupati Johannes Rettob bersama Wakil Bupati Emanuel Kemong menjadi penanda dimulainya pelaksanaan pembangunan daerah. kegiatan yang digelar di Aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Timika, Rabu 26 Februari 2026. Bupati menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda administratif, tetapi titik awal ujian besar dalam memastikan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran.

Dalam arahannya, Johannes Rettob menyampaikan rasa syukur atas proses panjang penyusunan APBD yang akhirnya dapat ditetapkan dan dijalankan. Ia menjelaskan bahwa APBD telah melalui tahapan penetapan sejak Desember, registrasi pada Januari, hingga reformasi sistem secara daring bersama pemerintah provinsi sebelum akhirnya resmi ditetapkan pada 26 Januari.

Menurutnya, meski penyerahan DPA dilakukan secara seremonial, pelaksanaan kegiatan sebenarnya sudah bisa berjalan lebih awal karena berbagai surat keputusan dan regulasi telah dikeluarkan kepada seluruh OPD. Ia berharap seluruh perangkat daerah segera mengeksekusi program sesuai rencana yang telah disusun.

Bupati juga menyebutkan adanya percepatan penandatanganan rekonsiliasi pajak bersama kantor pajak yang biasanya dilakukan pertengahan tahun, namun pada 2026 telah ditandatangani sejak Februari. Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan dan menjadi langkah perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Selain itu, Johannes Rettob menargetkan agar penyerahan APBD pada tahun mendatang bisa lebih cepat, bahkan diharapkan sudah diserahkan kepada DPR pada 30 Desember. Target ini dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan dapat dimulai lebih awal setiap tahunnya.

Ia menegaskan bahwa penyerahan DPA tidak berkaitan dengan pergantian pejabat. Program pembangunan tetap harus berjalan meskipun terjadi perubahan personel, karena yang menjadi prioritas utama adalah kesinambungan pelayanan kepada masyarakat.

Bupati juga mengingatkan seluruh OPD agar tidak menerima arahan yang mengatasnamakan pimpinan daerah dalam pelaksanaan proyek. Ia menegaskan bahwa dirinya bersama wakil bupati tidak melakukan intervensi proyek, sehingga setiap proses harus mengikuti mekanisme yang berlaku, termasuk melalui sistem tender.

Dalam rangka percepatan pembangunan, pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah kegiatan strategis yang harus segera dilelang. Johannes Rettob meminta OPD tidak menunda realisasi anggaran, baik fisik maupun keuangan, serta memastikan setiap program strategis benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari. Selain itu, sinergi dan koordinasi antar-OPD menjadi kunci agar pelaksanaan pembangunan berjalan efektif dan terarah.

Mengakhiri arahannya, Bupati mengajak seluruh pimpinan OPD untuk bekerja secara kolaboratif dan memahami DPA yang telah diterima. Ia berharap seluruh kegiatan pembangunan tahun 2026 dapat segera berjalan dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan Kabupaten Mimika.(SAN)