RRI.CO.ID, Mimika - Bupati Mimika Johannes Rettob bersama Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menyambut hangat kedatangan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Kamis (30/7/2026). Kedatangan Wakil Menteri dalam rangka menghadiri Dialog Strategis bersama gubernur serta bupati dan wali kota se-Tanah Papua guna memperkuat komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelaraskan arah kebijakan serta langkah implementasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029.

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, mengatakan dialog strategis ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi, memperteguh komitmen, dan membangun kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal percepatan pembangunan Papua. Menurutnya, keberhasilan RAPPP hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak bergerak dengan arah dan semangat yang sama.

Febrian menjelaskan, pemerintah pusat saat ini sedang menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, sementara pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Momentum tersebut, menurutnya, harus dimanfaatkan untuk memastikan seluruh program, kegiatan, dan penganggaran daerah selaras dengan RAPPP Tahun 2025–2029.

Ia menegaskan, penyusunan RKPD harus dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PPN Nomor 1 Tahun 2025. Musrenbang Otsus tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi juga forum partisipatif untuk menyerap aspirasi masyarakat dari tingkat kampung hingga provinsi.

Dalam kesempatan itu, Febrian mengungkapkan hasil pelaksanaan Musrenbang Otsus Tahun 2026 menunjukkan tingkat keselarasan program terhadap RAPPP rata-rata baru mencapai 53 persen. Bahkan masih terdapat kabupaten yang tingkat keselarasannya hanya sekitar 15,7 persen, sehingga masih diperlukan perbaikan dalam penyusunan program pembangunan.

Selain meningkatkan kualitas perencanaan, Wakil Menteri juga mengingatkan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota agar berhati-hati dalam menggunakan Dana Otonomi Khusus. Setiap program yang dibiayai harus sesuai dengan RAPPP, tercatat dalam Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIP3), serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Untuk mendukung hal tersebut, Bappenas telah mengembangkan SIP3 sebagai pusat data dan pengetahuan pembangunan Papua yang terintegrasi dengan berbagai sistem nasional. Sistem ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan kualitas data, serta memudahkan pemantauan pelaksanaan program percepatan pembangunan di Tanah Papua.

Sementara itu, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menegaskan bahwa percepatan pembangunan Papua memerlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, DPRP, DPRK, lembaga adat, tokoh agama, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil. Menurutnya, pembangunan tidak akan berjalan optimal apabila setiap pihak bekerja sendiri-sendiri.

Meki juga menyampaikan komitmen para gubernur di Tanah Papua untuk terus mengawal peningkatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur, memperkuat kelembagaan antardaerah, serta memastikan kekayaan alam Papua dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat. Ia turut menyoroti pentingnya penyelesaian berbagai persoalan strategis, termasuk masalah pertanahan dan batas wilayah.

Melalui dialog strategis tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat implementasi RAPPP Tahun 2025–2029. Sinergi yang terbangun antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat pembangunan Papua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.(Sandra)