RRI.CO.ID, Nabire – Pemerintah tengah mengkaji dua skema utama dalam rencana impor minyak mentah dari Rusia, yakni melalui BUMN atau badan layanan umum (BLU).

Dilansir dari Bloomberg Technoz, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, masing-masing skema memiliki konsekuensi berbeda, terutama dari sisi pengadaan dan pembiayaan.

Jika dilakukan melalui BUMN seperti PT Pertamina (Persero), maka proses pengadaan harus mengikuti mekanisme tender sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, jika menggunakan skema government to government (G2G), terdapat konsekuensi karena prosesnya tidak melalui lelang, sehingga perlu payung regulasi yang jelas.

Yuliot juga menekankan bahwa Pertamina saat ini telah memiliki kontrak dengan sejumlah pemasok lain, sehingga perlu penyesuaian dalam skema pengadaan minyak mentah dari Rusia.

Di sisi lain, pemerintah masih mengkaji kemungkinan harga minyak yang diperoleh, termasuk apakah akan mendapatkan diskon atau mengikuti harga pasar global.

Pertamina sendiri menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah dan saat ini masih melakukan koordinasi intensif terkait rencana impor tersebut.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas dalam pengadaan energi sekaligus menjaga stabilitas pasokan minyak mentah di dalam negeri.