KBRN, Nabire: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, menggelar kegiatan koordinasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari SKPD/OPD, pelaku usaha, hingga asosiasi. Kamis,(20/11/2025) di aula Hotel Adamant, Nabire, Papua Tengah.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi sekaligus menghimpun masukan untuk mendukung kelancaran sensus yang akan dilaksanakan secara nasional setiap 10 tahun sekali atau pada tahun yang berakhiran “6”.

Kepala BPS Papua yang diwakili Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Papua, Emi Puspitarini S.H., M.H menjelaskan, suksesnya Sensus Ekonomi 2026 tidak dapat dipisahkan dari dukungan semua pihak. BPS membutuhkan kolaborasi dalam mengidentifikasi permasalahan, tantangan, serta merumuskan strategi pelaksanaan agar sensus di Papua Tengah berjalan baik dan menghasilkan data yang berkualitas.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendengar pandangan dari berbagai sudut, tidak hanya dari internal BPS. Karena itu, kami melibatkan kementerian/lembaga, perguruan tinggi, pihak swasta, hingga perusahaan,” ujar Emi.

Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Baperida serta akademisi Universitas Satya Wiyata Mandala tersebut, menghasilkan sejumlah masukan penting terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, terutama mengenai potret usaha dan kondisi perekonomian yang ingin dihadirkan BPS.

"Data tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan pemerintah, kebutuhan pelaku usaha dalam melihat peluang pasar, serta pengambilan keputusan strategis di tingkat nasional maupun daerah," katanya.

Selain itu, menurutnya, forum ini memberikan gambaran awal terkait potensi hambatan dan tantangan yang mungkin dihadapi petugas sensus di lapangan. Informasi tersebut akan menjadi bagian dari mitigasi risiko, sehingga BPS dan para petugas memiliki kesiapan lebih baik saat turun melakukan pendataan di Provinsi Papua Tengah pada tahun 2026.

Dengan adanya sinergi dari semua pihak, BPS optimis pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah maupun masyarakat.