RRI.CO.ID, Nabire – Kementerian Kesehatan terus memperkuat komitmen mewujudkan Indonesia Bebas Malaria 2030 melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan layanan kesehatan, serta percepatan eliminasi malaria di daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk mempertahankan wilayah yang telah bebas malaria sekaligus mempercepat penurunan kasus di daerah endemis.

Dikutip dari website Kementerian Kesehatan RI, pemerintah terus mengimplementasikan Peta Jalan Eliminasi Malaria 2025–2045 melalui berbagai strategi, seperti program Temukan, Obati, Kendalikan (TOKEN), Pemberian Obat Massal (Mass Drug Administration/MDA), Targeted Drug Administration (TDA), hingga Intermittent Preventive Treatment (IPTf) bagi kelompok berisiko. Upaya ini menjadi bagian dari target nasional menuju Indonesia Bebas Malaria pada 2030.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, mengatakan malaria masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat, baik di tingkat global maupun nasional. Hingga Juli 2026, Indonesia mencatat 346.866 kasus malaria, sementara secara global pada 2024 terdapat sekitar 282 juta kasus dengan 610 ribu kematian.

"Pertahankan daerah yang telah eliminasi, percepat daerah yang belum, dan bersama kita wujudkan Indonesia Bebas Malaria Tahun 2030," ungkap Dante pada Puncak Peringatan Hari Malaria Sedunia 2026 yang digelar di Auditorium Siwabessy, Gedung Prof. Dr. Sujudi, Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa 28 Juli lalu

Menurutnya, keberhasilan eliminasi malaria tidak terlepas dari kepemimpinan pemerintah daerah, dukungan tenaga kesehatan, organisasi profesi, serta kolaborasi dengan berbagai mitra pembangunan. Sinergi tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam memutus rantai penularan malaria di berbagai wilayah Indonesia.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Andi Saguni, melaporkan hingga Juli 2026 sebanyak 414 kabupaten/kota atau sekitar 94,1 persen dari target kabupaten/kota tahun 2026 telah berhasil mencapai status eliminasi malaria.

"Capaian eliminasi terus menunjukkan kemajuan dengan 414 kabupaten/kota telah berhasil mencapai eliminasi malaria," ujar Andi.

Selain memperkuat layanan pengendalian malaria, Kementerian Kesehatan juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui edukasi, webinar, pengembangan Massive Open Online Course (MOOC) pelatihan mikroskopis malaria, serta kolaborasi dengan berbagai organisasi profesi. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat deteksi dini, diagnosis, dan pengobatan malaria di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga menegaskan pentingnya menjaga daerah yang telah memperoleh status eliminasi malaria melalui penguatan surveilans, peningkatan kualitas layanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, penyediaan tenaga kesehatan terlatih, serta dukungan anggaran yang berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu mempertahankan capaian yang telah diraih sekaligus mempercepat terwujudnya target Indonesia Bebas Malaria 2030.