Penataan Aset Pemerintah Jadi Perhatian, Wabup Mimika Minta Kesadaran Pejabat

  • 13 Apr 2026 18:15 WIB
  •  Nabire

RRI.CO.ID, Mimika – Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menyampaikan bahwa persoalan aset pemerintah daerah, khususnya aset bergerak, sebenarnya sudah lama disampaikan sejak proses pelantikan pejabat lama hingga pejabat baru.Pada Hari senin 13 april 2026.

Ia menjelaskan bahwa sebagian aset telah dipindahkan seiring dengan rotasi dan pelantikan pejabat. Namun, dalam pelaksanaannya masih juga ditemukan kendala, terutama dalam proses penyerahan aset antar pejabat yang mengalami perpindahan jabatan.

Menurutnya, kondisi ini terjadi karena adanya pejabat yang baru dilantik dan langsung berpindah tugas, sehingga aset yang sebelumnya digunakan belum seluruhnya diserahkan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan persoalan di lapangan.

Meski demikian, Emanuel menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan aturan yang berlaku, di mana setiap pejabat yang berpindah wajib menyerahkan aset, terutama aset bergerak milik pemerintah.

“Terkait kekurangan aset, nanti akan kita bahas lebih lanjut apakah dilakukan perbaikan terhadap aset yang ada atau kemungkinan pengadaan melalui sewa kendaraan bagi pejabat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan pengecekan dan evaluasi dalam waktu dekat. Jika masih ditemukan aset yang belum diserahkan, maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Emanuel mengimbau kepada seluruh pejabat untuk memiliki kesadaran dalam menjaga dan mengembalikan aset negara. Menurutnya, aset tersebut merupakan fasilitas jabatan yang harus ditinggalkan ketika pejabat berpindah tugas, kecuali barang pribadi.

Ia menambahkan, dalam setiap serah terima jabatan maupun pelantikan, hal tersebut telah disampaikan secara jelas. Karena itu, ia berharap tidak perlu ada tindakan tegas yang berlebihan, melainkan cukup dengan kesadaran dari masing-masing pejabat.

“Sebagian sudah menunjukkan kesadaran dengan langsung menyerahkan aset tanpa diperintahkan. Ini patut diapresiasi, meskipun masih ada beberapa yang perlu ditindaklanjuti,” tambahnya.

Pemerintah daerah memastikan akan kembali membahas persoalan ini guna mencari solusi terbaik agar pengelolaan aset dapat berjalan tertib dan optimal.(Sandra)

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....