RRI.CO.ID, Nabire - Upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tidak dapat dilepaskan dari kapasitas masing-masing tingkatan pemerintahan karena merupakan faktor kunci untuk melaksanakan otonomi secara efektif.

Penegasan itu, dikutip oleh Bupati Nabire Mesak Magai, saat membacakan amanat tertulis Mentri Dalam negeri Tito Karnavian saat memimpin upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 yang dipusatkan di halaman Kantor Bupati Nabire, Senin 27 April 2026, bertemakan “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita.”

Tema tersebut mengandung makna yang melambangkan kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal, untuk secara bersama-sama mewujudkan Asta Cita yang merepresentasikan harapan bangsa Indonesia dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Tanpa koordinasi yang baik, tujuan besar tersebut tidak akan dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional,” tegas Mendagri.

Dikatakan sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa kesatuan visi, arah kebijakan strategis serta langkah implementasi yang sinkron dan berkelanjutan di setiap tingkatan pemerintahan menjadi salah satu kekuatan utama Bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan besar menuju Indonesia Emas.

“Hal-hal strategis yang yang perlu menjadi perhatian utama bagi seluruh pihak baik di pusat maupun di daerah untuk mengharmoniskan gerak langkah pada tataran implementasi, di antaranya: 1. Program Kerja Prioritas Nasional yang terbagi ke dalam delapan klaster, yakni: (1) kedaulatan pangan; (2) kemandirian energi dan air; (3) pendidikan; (4) kesehatan, (5) hilirisasi dan industrialisasi; (6) infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; (7) ekonomi kerakyatan dan desa; serta (8) penurunan kemiskinan,” dijelasakan dalam amanat tersebut.

Kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan kebijakan nasional memerlukan komitmen bersama mengenai prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya menjadi pelaksana tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal agar Indonesia dapat berkembang secara adil dan merata,” demikan ungkap Mendagri Tito Karnavian.