RRI.CO.ID, Tanjungbalai - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai seremoni dan retorika, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kota Tanjungbalai, Ilham Fauzi. Menurutnya, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui keberanian dalam mengawal setiap kebijakan agar benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
Ia menilai visi besar Tanjungbalai Emas, yakni Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera, akan kehilangan makna apabila tidak dibarengi keseriusan, konsistensi, serta keberpihakan nyata dalam pelaksanaan pemerintahan.
“Masih terdapat berbagai kebijakan dan program yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Perencanaan yang lemah, program yang tidak tepat sasaran, hingga penggunaan anggaran yang belum optimal menjadi catatan serius yang tidak bisa terus dibiarkan,” ujar Ilham, Minggu 16 Agustus 2026.
Menurutnya, DPRD sebagai representasi masyarakat memiliki tanggung jawab politik dan moral untuk memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai kepentingan rakyat. Ilham menegaskan, tiga fungsi DPRD, yakni legislasi, penganggaran dan pengawasan, harus dijalankan secara maksimal.
Ia menyebut fungsi legislasi harus mampu melahirkan regulasi yang menyelesaikan persoalan masyarakat. Sementara fungsi penganggaran harus diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata.
“Fungsi pengawasan juga harus ditegakkan tanpa kompromi terhadap setiap kebijakan yang menyimpang dari tujuan pembangunan,” ujarnya.
Meski demikian, Ilham mengapresiasi sejumlah langkah dan capaian Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam merealisasikan visi Tanjungbalai Emas. Beberapa di antaranya adalah penataan pedagang dan tata kota, normalisasi drainase serta pengendalian banjir, komitmen terhadap penegakan disiplin aparatur sipil negara (ASN), serta keberhasilan meraih Juara II tingkat nasional kategori kota dalam penurunan tingkat pengangguran.
Ia berharap capaian tersebut dapat terus ditingkatkan dan diikuti dengan program-program lain yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ilham juga meminta Pemerintah Kota Tanjungbalai terbuka terhadap kritik dan evaluasi dari DPRD maupun masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan DPRD bukan berarti harus selalu sepakat, melainkan membangun kemitraan yang sehat melalui kritik dan koreksi.
“Sinergi dengan DPRD tidak boleh dimaknai sebagai kesepakatan tanpa kritik. Kritik DPRD bukan bentuk perlawanan, tetapi bagian dari tanggung jawab untuk memastikan arah pembangunan tetap berada di jalur yang benar,” katanya.
Memasuki momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Ilham berharap menjadi titik balik bagi seluruh pihak untuk bekerja lebih serius dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.
Ia menegaskan, tidak boleh ada lagi kebijakan yang disusun tanpa kajian matang, program yang hanya menghabiskan anggaran tanpa hasil nyata, maupun pembiaran terhadap ketidakefisienan dalam pemerintahan.
“Rakyat membutuhkan hasil, bukan sekadar janji,” ucapnya.
Ilham memastikan DPRD Kota Tanjungbalai akan terus berada di garis depan dalam mengawal kepentingan masyarakat. Setiap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat akan dikritisi, sementara program yang tidak efektif akan dievaluasi.
“Ini bukan soal konfrontasi, tetapi soal tanggung jawab terhadap amanat rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, kemerdekaan sejati akan terasa ketika masyarakat memperoleh keadilan, kesejahteraan dan pelayanan publik yang layak. Karena itu, mewujudkan Tanjungbalai Emas bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga kewajiban DPRD untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Dengan semangat HUT RI ke-81, saatnya kita berhenti berpuas diri dan mulai bekerja lebih keras, lebih jujur dan lebih berani. Jika tidak, kemerdekaan hanya akan menjadi simbol tanpa makna bagi rakyat.” ucapnya Ilham.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....