RRI.CO.ID, Tanjungbalai - Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara memperkuat sinergi dalam integrasi data Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Kecamatan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) di 2026.
Rapat digelar di Kantor Kanwil BPN Sumut, Medan, Rabu, 16 September 2026, dihadiri Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim, Kepala Kanwil BPN Sumut Nugraha, Kepala Kantah BPN Tanjungbalai Mindo Desima Sianturi serta sejumlah OPD terkait.
Integrasi data dilakukan untuk menyamakan hasil pengumpulan dan pengolahan data pertanahan, termasuk gambaran umum penguasaan tanah serta arah rencana penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Mahyaruddin mengatakan, kegiatan ini penting bagi Tanjungbalai sebagai daerah pesisir yang memiliki karakteristik wilayah perairan dan pulau-pulau kecil.
“Dua kecamatan yang menjadi objek kegiatan, yakni Datuk Bandar Timur dan Teluk Nibung, memiliki karakteristik pesisir yang kuat. Beberapa pulau di wilayah tersebut juga sedang dalam proses sertifikasi tanah,” ujar Mahyaruddin.
Ia menegaskan Pemko Tanjungbalai siap mendukung proses tersebut, termasuk membantu koordinasi apabila terdapat kendala maupun kekurangan data dan persyaratan.
Menurutnya, penatagunaan tanah tidak hanya berkaitan dengan administrasi pertanahan, tetapi juga mendukung kepastian hukum, perencanaan pembangunan, perlindungan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
“Melalui sinergi dan kolaborasi yang baik, kita berharap penatagunaan tanah semakin tertib, mendukung pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Tanjungbalai,” ucapnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....