RRI.CO.ID, Tanjungbalai - Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai menyatakan siap berkolaborasi dengan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Tanjungbalai Asahan. Terutama dalam mengoptimalkan layanan sertifikasi jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan guna mendukung program prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Komitmen tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Hulu-Hilir yang digelar di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu, 15 Juli 2026.

Kepala BPPMHKP Tanjungbalai Asahan, Aan Fibro Widodo mengatakan forum tersebut menjadi wadah untuk memastikan standar pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.

Ia menegaskan, Badan Mutu KKP memiliki mandat strategis dalam memberikan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan serta perikanan dari hulu hingga hilir. Menurutnya, seluruh layanan sertifikasi mutu hasil perikanan diberikan tanpa dipungut biaya.

"Sertifikasi yang kami laksanakan bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi, tetapi merupakan instrumen penting untuk meningkatkan daya saing, menjamin keamanan pangan, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk perikanan Indonesia," ujar Aan.

Aan yang baru dua bulan menjabat sebagai Kepala BPPMHKP Tanjungbalai Asahan menyebut daerah ini memiliki potensi besar di sektor pengolahan hasil perikanan dan budidaya. Karena itu, pihaknya siap memfasilitasi peningkatan mutu melalui sembilan layanan sertifikasi yang dapat diakses pelaku usaha secara gratis.

Selain itu, BPPMHKP juga mendukung program prioritas KKP, seperti Kampung Nelayan Merah Putih dan Budidaya Darat Tematik. Untuk menyukseskan program tersebut, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan.

Aan menambahkan, pihaknya akan terus memberikan pelayanan terbaik melalui seminar, pelatihan, dan berbagai kegiatan pembinaan agar pelaku usaha mampu meningkatkan kualitas produk, memperkuat daya saing, serta memperluas pasar, baik domestik maupun ekspor.

Sementara, Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai Nurmalini Marpaung menyampaikan salam dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai yang berhalangan hadir karena menjalankan tugas lain.

Nurmalini mengapresiasi pelaksanaan Forum Konsultasi Publik sebagai bentuk sinergi dalam mengatasi berbagai kendala pengembangan sektor perikanan, khususnya untuk mendorong peningkatan ekspor hasil laut.

"Terkait program prioritas nasional yang disampaikan Kepala BPPMHKP, Pemerintah Kota Tanjungbalai siap mendukung dan berkolaborasi," kata Nurmalini.

Menurutnya, pelayanan administrasi, termasuk sertifikasi jaminan mutu, harus terus disederhanakan agar masyarakat dan eksportir memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan tepat.

"Di era digitalisasi saat ini, birokrasi harus terus berinovasi sehingga masyarakat maupun para eksportir tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi layanan sertifikasi," ucapnya.

Nurmalini juga berharap sinergi antara Badan Mutu KKP, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dinas terkait, serta seluruh pemangku kepentingan dapat semakin memperkuat penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan secara luas dan berkelanjutan.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber BPPMHKP Tanjungbalai Asahan. Forum berlangsung interaktif dengan tingginya antusiasme peserta yang menyampaikan berbagai masukan dan pertanyaan.

Yos, pelaku usaha dari CV Maju Bersama yang bergerak di bidang budidaya ikan, berharap BPPMHKP dapat membantu memberikan solusi terhadap pemasaran hasil budidaya yang saat ini masih menjadi kendala.

Sementara, Indra dari Kisaran Aquaculture menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi membantu pelaku usaha budidaya ikan dalam memperluas pemasaran hasil produksi, baik di pasar domestik maupun ekspor.