RRI.CO.ID - Medan - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dairi, Charles Bantjin, menghadiri peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan se-Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Rabu, 10 Juni 2026.

Peresmian ini menjadi langkah penting dalam memperluas akses layanan dan bantuan hukum bagi masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Dalam acara itu, Pemerintah

Kabupaten Dairi menerima penghargaan sebagai kabupaten/kota yang berhasil membentuk Posbankum dan itu sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan bantuan hukum yang mudah diakses masyarakat.

Usai acara, Sekda Kabupaten Dairi Charles Bantjin menegaskan mendukungan penuh Pemerintah Kabupaten Dairi terhadap keberadaan Posbankum.

Menurutnya, Posbankum berperan penting dalam memberikan perlindungan, informasi, dan pendampingan hukum kepada masyarakat serta meningkatkan kesadaran hukum hingga ke desa-desa.

Ia berharap Posbankum tidak hanya menjadi tempat layanan hukum, tetapi juga sarana edukasi yang mampu mencegah konflik dan mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan berkeadilan.

Peresmian Posbankum Desa/Kelurahan se-Sumatera Utara diharapkan semakin mendekatkan layanan bantuan hukum kepada masyarakat dengan akses yang cepat, mudah, dan terjangkau. Perlu diketahui, saat ini, Kabupaten Dairi sudah memiliki 169 posbankum yang tersebar di 161 desa dan 8 kelurahan.

Sementara itu Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, yang hadir dalam itu, menegaskan komitmen pemerintah menghadirkan keadilan yang dapat dirasakan seluruh masyarakat hingga ke pelosok desa.

Menurutnya, hukum harus menjadi instrumen yang menjamin hak setiap warga negara tanpa memandang lokasi maupun latar belakang.

Sementara itu, Gubernur Bobby Afif Nasution menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Hukum RI dalam memperluas layanan bantuan hukum di Sumatera Utara. Ia menilai Posbankum akan menjadi sarana efektif untuk memberikan pendampingan dan solusi atas berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.