RRI.CO.ID, Medan - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima kunjungan reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari daerah pemilihan Sumut I dan Sumut II di Kantor Wali Kota Medan, Rabu, 11 Februari 2026. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu pembangunan, di antaranya drainase, infrastruktur jalan, dan penanganan banjir.

Rico menyampaikan Pemerintah Kota Medan menghadapi berbagai persoalan pembangunan yang membutuhkan dukungan lintas pihak, termasuk DPRD Sumut. Menurutnya, masukan dari para legislator penting karena bersumber dari aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

“Kami membutuhkan masukan dari para anggota dewan yang menerima kritik dan saran masyarakat terkait jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kota Medan,” ujar Rico.

Rico juga menjelaskan sejumlah program pembangunan yang dijalankan Pemko Medan pada 2026, antara lain proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di TPA Terjun, pembangunan sekolah rakyat di Tuntungan, pengembangan koridor BRT, program SPPG, koperasi Merah Putih, serta revitalisasi aset layanan publik seperti rumah sakit dan puskesmas.

Selain itu, Pemko Medan memprioritaskan peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, pengurangan kemacetan, serta penguatan mitigasi banjir melalui pembenahan drainase, sungai, dan jalan, termasuk peningkatan kapasitas BPBD serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Rico menegakan pemerintah kota akan menindaklanjuti masukan tersebut sesuai dengan kewenangan dan prioritas program yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut H. Salman Alfarisi bersama anggota DPRD Sumut Meryl Rouli Boru Saragih, Dameria Pangaribuan, Benny Harianto Sihotang, Defry Noval Pasaribu, dan M. Faisal menyampaikan dukungan terhadap upaya Pemko Medan, terutama dalam penanganan banjir yang memerlukan koordinasi lintas wilayah dan instansi, termasuk pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS).

Para legislator juga menyoroti pengaktifan kembali Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) dan menyarankan agar pemerintah kota mengalokasikan anggaran untuk mendukung operasionalnya. Usulan tersebut dicatat untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.