RRI.CO.ID, Medan - Pemerintah telah menerapkan aturan pembatasan usia bagi anak untuk mengakses media sosial sejak 28 Maret 2026. Seberapa pentingkah aturan ini untuk melindungi anak-anak dari paparan negatif media sosial, mungkin selain sebagai seorang pegiat perempuan dan anak, saya juga seorang ibu, saya melihat dari dua perspektif. Ini sangat penting mbak, mengingat hari ini kami sendiri Yayasan Aksi Baik sering mendapatkan laporan dari masyarakat terkait banyaknya kejahatan-kejahatan yang terjadi pada anak. Saya yakin bahwa pemerintah, tujuan dari pembatasan itu pasti akan menyelamatkan anak bangsa. Disitu dulu pemikiran bersamanya kita. Namun memang yang mau kita telusuri sebagai persoalan bersama adalah konsistensinya, dan saya juga sedang mencari beberapa informasi bahwa apakah pembatasan-pembatasan ini berlaku untuk akun-akun yang baru atau sebenarnya apabila sudah terdeteksi akun-akun anak-anak sudah dilakukan pembatasan secara otomatis sistem yang berlaku di platform-platform yang hari ini menjadi platform andalan anak-anak seperti TikTok, Instagram dan yang lain sebagainya. Hal ini dikatakan Sugi Hartati (Ketua Yayasan Aksi Baik) dalam dialog Aspirasi Sumut di Programa 1 FM 94,3 MHz, Senin ( 30/3/2026 ) pagi.

Lebih lanjut Sugi Hartati mengatakan sangat setuju kalau memang akhirnya akun-akun yang sudah ada itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang bukan positif, bahkan cenderung negatif gitu. Karena hakikatnya hari ini kan bukan hanya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak, tapi hari ini kan sudah banyak terjadi penyimpangan sosial pada anak. Hal-hal seperti trend ini ya, hari ini ada tanda putih bahasa ANCAI gitu. Saya sampai ngobrol kepada para duta bahasa gitu ya, itu apa sih artinya gitu? Kenapa anak-anak harus ngomong pakai bahasa itu? Ternyata itu kan menganalogikan hewan ya? Nah hal yang seperti itu kan terjadi penyimpangan, maksudnya sehari-hari lah penyimpangan bahasa. Jadi seakan-akan kalau ngomong itu terlihat keren, itu kan sudah mindset yang negatif. Bukannya gimana, akhirnya kan anak-anak tanpa dia sadari, dia sudah masuk di ruang lingkup sosial keluarga besar, ruang lingkup perkumpulan yang lebih besar, formal, akhirnya dia lost control kan? Jadi kelihatan identitas anak itu, apa sih kan orang-orang tua mendengarnya itu ya? Apa sih kamu bahasanya begitu kan? Tapi bagi mereka, ini saya pernah langsung menegur gitu ya. Bahkan si anak ini bilang, "keren loh ini bun, ini bahasa keren gitu loh". Bagi saya dan kepada anak-anak kandung saya, di sekitar saya, itu tidak berlaku.

“ Justru lebih setuju mungkin ya. Sebagai orang tua, hari ini memang pemerintah bukan hanya membatasi itu saja. Itu kan bagian dari penyelesaian persoalan yang sudah ada, berarti creative action. Tapi bagaimana preventifnya? Hari ini orang tua juga hanya sekedar KTP membuat akun-akun yang sebenarnya pun dia tidak juga banyak teredukasi tujuan itu seperti apa, apalagi ya hari ini akhirnya anak-anak itu terlalu lost. Walaupun mungkin menggunakan akun orang tua, karena setahu saya juga pake akun kan sekarang udah harus punya identitas, “ jelas Sugi Hartati.

Jendrial Siregar S.H (Aktivis Perlindungan Anak Tanjung Balai) yang juga menjadi narasumber dialog Aspirasi Sumut mengatakan bahwa kebijakan dari pemerintah ini sudah tepat ya, sudah tepat. Karena memang kita mengetahui berbagai macam jenis konten atau berbagai macam jenis siaran yang sudah secara bebas bisa diakses oleh seluruh kalangan. Dalam hal kegiatan-kegiatan yang negatif, sangat gampang diakses jika memang pemerintah tidak mengambil tindakan seperti itu.

“ Ketika memang ada kebijakan dari pemerintah, pihak dari masyarakat sendiri, ataupun para pihak yang peduli terhadap anak-anak, kita perlu juga mengawasi keberlangsungan program yang dicanangkan oleh pemerintah ini. Maksud kita aktif dalam monitoring apa situs-situs yang masih bisa memberikan akses ke kegiatan yang bisa mengakibatkan dampak negative, “ ungkap Bang Jendrial.