Sepuluh Rekomendasi Hasil Rakernas XVIII Apeksi, Soroti Fiskal Daerah dan PPPK

RRI.CO.ID, Medan - Ketua Dewan Apeksi Eri Cahyadi, menyampaikan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Apeksi berupa 10 rekomendasi strategis yang akan diserahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Rekomendasi tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah kota terhadap program strategis nasional yang dicanangkan Presiden.

“Ada insyaallah sepuluh rekomendasi yang akan kami sampaikan. Kami dari APEKSI mendukung penuh program strategis nasional dari Presiden,” kata Eri saat konferensi pers usai penutupan Rakernas XVIII Apeksi, di Grand City Hall Medan, Kamis 2 Juli 2026.

Rekomendasi pertama yang disampaikan Apeksi adalah penguatan kapasitas fiskal dan reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Eri menjelaskan, hal itu berkaitan dengan skema transfer ke daerah seperti TKD, dana bagi hasil cukai, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

“Ketika kami mendapatkan apakah itu TKD, bagi hasil cukai, DAU, DAK, maka kami menyampaikan bahwa keuangan yang masuk ini akan digunakan untuk apa. Dan sebenarnya program ini adalah program untuk menggerakkan apa yang disampaikan oleh Presiden,” ucap Eri yang juga Wali Kota Surabaya.

Pada rekomendasi kedua, Apeksi menyoroti penataan kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Eri menjelaskan, kebijakan pengangkatan PPPK perlu menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi komposisi anggaran daerah apabila pembiayaannya dibebankan ke pemerintah kota.

“Ketika ASN itu diberikan gaji menggunakan APBN, maka belanja kami tetap seperti semula. Tetapi ketika kebijakan itu ditarik menjadi ASN dan dibebankan kepada daerah, maka secara otomatis belanja daerah berkurang,” ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut bisa berdampak pada meningkatnya belanja pegawai di daerah hingga sekitar 30 persen. Sehingga berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk kebutuhan pembangunan lainnya.

Selain itu, Apeksi juga menegaskan dukungannya terhadap penguatan tata kelola Program Strategis Nasional (PSN). Namun, pemerintah kota berharap tetap dilibatkan dalam proses pelaksanaannya agar berbagai persoalan teknis di lapangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Di sektor infrastruktur, Apeksi meminta percepatan pembangunan konektivitas wilayah, termasuk konektivitas antarkawasan di berbagai pulau seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Menurut Eri, hal itu penting untuk mempercepat pergerakan ekonomi di daerah.

Rekomendasi lainnya adalah transformasi tata kelola pemerintahan dan digitalisasi layanan publik. Eri mencontohkan integrasi data melalui portal perlindungan sosial yang dinilai mampu meningkatkan akurasi penyaluran bantuan kepada masyarakat.

“Ketika data dimasukkan, maka akan terlihat siapa yang benar-benar layak menerima bantuan, sehingga tidak ada lagi bantuan yang tidak tepat sasaran,” katanya.

Apeksi juga menyoroti penguatan ketahanan lingkungan dan kota berkelanjutan. Terutama terkait persoalan sampah yang menurut Eri masih menjadi tantangan utama di banyak kota.

Selain itu, penguatan ekonomi lokal melalui UMKM, sinkronisasi pembangunan antarwilayah, advokasi hukum bagi pemerintah kota, hingga pelibatan anak muda dalam pembangunan daerah turut masuk dalam rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.