Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tekankan Penguatan Pancasila

  • 31 Jul 2026 01:32 WIB
  •  Medan

RRI.CO.ID, Medan- Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H. Anton Sukartono Suratto, M.Si., menegaskan bahwa penguatan ideologi Pancasila merupakan kebutuhan mendesak di tengah derasnya arus informasi di ruang digital. Hal itu disampaikannya saat membuka Forum Diskusi Publik bertajuk "Penguatan Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari dan Bermasyarakat" yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Ditjen KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerja sama dengan Komisi I DPR RI secara virtual melalui Zoom, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Barat yang terdiri atas masyarakat umum, mahasiswa, pelaku UMKM, hingga berbagai komunitas.

Dalam keynote speech sekaligus membuka forum, H. Anton Sukartono Suratto, M.Si., yang juga merupakan Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, serta legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor), mengatakan tantangan terhadap Pancasila saat ini tidak lagi hanya berbentuk ancaman fisik, tetapi telah bergeser ke ruang digital melalui penyebaran hoaks, ujaran kebencian, radikalisme, hingga propaganda yang memanfaatkan media sosial untuk memecah belah persatuan bangsa.

"Perkembangan teknologi membuka peluang besar bagi kemajuan bangsa, namun juga membawa tantangan yang harus dihadapi bersama. Karena itu, nilai-nilai Pancasila harus tetap menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas di ruang digital," ujarnya.

Anton menegaskan implementasi nilai-nilai Pancasila harus dimulai dari kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai Ketuhanan diwujudkan melalui sikap saling menghormati antarumat beragama, nilai Kemanusiaan melalui empati dan penolakan terhadap diskriminasi, sedangkan Persatuan Indonesia menjadi fondasi dalam menjaga kebhinekaan sebagai kekuatan bangsa.

Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan ruang digital untuk membangun diskusi yang sehat, menyebarkan informasi yang benar, serta memperkuat persatuan nasional melalui konten-konten positif.

Menurut Anton, generasi muda memiliki posisi strategis sebagai agen penguat nilai-nilai Pancasila di media sosial. Karena itu, masyarakat didorong untuk memproduksi konten yang edukatif, melawan hoaks dengan data dan fakta, serta membangun narasi kebangsaan yang inklusif agar ruang digital tidak dikuasai informasi yang memecah belah bangsa.

Sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan ideologi Pancasila melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Ia juga mendorong sinergi antara DPR RI, pemerintah, aparat negara, media, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kedaulatan ruang digital Indonesia dari ancaman ekstremisme, intoleransi, dan infiltrasi ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Narasumber pertama, Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga, dan Infrastruktur Dewan Pers, Dr. Rosarita Niken Widiastuti, mengatakan literasi digital menjadi fondasi penting dalam memperkuat ideologi Pancasila di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Dalam paparannya bertajuk "Literasi Digital: Menguatkan Spirit Ideologi Pancasila di Era Digital", Niken menjelaskan ruang digital kini menjadi arena utama pembentukan opini publik dan perilaku sosial. Dengan jumlah pengguna internet Indonesia mencapai sekitar 229 juta orang, masyarakat dituntut tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga mampu berpikir kritis serta berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.

Menurutnya, tantangan di ruang digital semakin kompleks, mulai dari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, radikalisme, polarisasi, hingga krisis identitas generasi muda akibat derasnya arus informasi global.

"Literasi digital bukan sekadar kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan memverifikasi informasi, berpikir kritis, dan bertanggung jawab sebelum membagikan sebuah konten," katanya.

Niken menambahkan implementasi nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam aktivitas digital sehari-hari, mulai dari menjunjung toleransi, menolak perundungan siber, menghormati privasi, hingga memperkuat persatuan melalui penyebaran narasi positif.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, media, akademisi, komunitas digital, dan platform digital untuk membangun ekosistem digital yang sehat sehingga mampu melahirkan generasi muda yang kritis, kreatif, dan berkarakter Pancasila.

Narasumber kedua, Pegiat Literasi Digital Aisyah Ilyas, LL.M in Politics, menyoroti besarnya pengaruh media sosial terhadap pembentukan cara pandang masyarakat, khususnya generasi muda.

Menurutnya, ruang digital kini bukan lagi sekadar media komunikasi, melainkan ruang publik tempat identitas dan nilai-nilai kebangsaan dipengaruhi setiap hari oleh algoritma platform digital.

"Kalau Pancasila adalah dasar negara, mengapa nilai-nilainya sering kalah oleh konten berdurasi 15 detik di linimasa? Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan bersama," ujarnya.

Aisyah memaparkan berdasarkan data APJII Semester I 2025, Indonesia memiliki sekitar 229,43 juta pengguna internet, dengan sekitar 143 juta pengguna aktif media sosial. Rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktu 188 menit per hari di media sosial, menjadikan ruang digital sebagai medium yang sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik dan karakter generasi muda.

Ia juga mengingatkan ancaman hoaks, konten negatif, hingga judi online yang terus berkembang melalui pemanfaatan algoritma digital. Tanpa literasi yang memadai, kata Aisyah, teknologi justru dapat dimanfaatkan untuk mengeksploitasi kelompok masyarakat yang rentan.

Karena itu, ia menawarkan empat langkah strategis untuk memperkuat ideologi Pancasila di era digital, yakni menghadirkan konten Pancasila yang mampu bersaing di media sosial, membangun imunitas digital terhadap hoaks dan ujaran kebencian, memperkuat narasi yang menjembatani keberagaman, serta mendorong tata kelola platform digital yang lebih bertanggung jawab.

"Literasi digital bukan sekadar mengajarkan masyarakat menggunakan internet, tetapi membentuk kemampuan berpikir kritis, menjaga persatuan, dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas digital sehari-hari," pungkasnya.

Melalui forum diskusi publik ini, Komdigi bersama Komisi I DPR RI berharap penguatan ideologi Pancasila tidak hanya menjadi wacana, tetapi mampu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di ruang digital. Dengan melibatkan ratusan peserta dari kalangan masyarakat, mahasiswa, pelaku UMKM, dan komunitas di Provinsi Jawa Barat, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong lahirnya masyarakat digital yang kritis, bijak, serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....