RRI.CO.ID, Medan – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong pemerintah daerah di wilayah Sumatera memperkuat implementasi pemerintahan digital melalui layanan yang terintegrasi dan berpusat pada kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, saat kegiatan Pendampingan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital Regional Sumatera Tahun 2026 di Medan, pada Senin, 29 Juni 2026.

Menurut Averrouce, transformasi digital tidak cukup hanya menghadirkan banyak aplikasi, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan publik yang mudah diakses, terintegrasi, dan efisien.

"Keberhasilan transformasi digital tidak ditentukan oleh jumlah aplikasi yang dibangun, tetapi dari kemampuan pemerintah menghadirkan layanan yang mudah diakses, terintegrasi, berpusat pada kebutuhan masyarakat, dan memberikan manfaat nyata," katanya.

Averrouce berharap pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan yang selaras dengan kebijakan nasional, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan data, memperkuat keamanan informasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Averrouce juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan di daerah.

Kegiatan tersebut diikuti sekretaris daerah provinsi, kabupaten, dan kota se-Regional Sumatera, kepala dinas komunikasi dan informatika, kepala biro organisasi, serta perangkat daerah yang membidangi transformasi digital sebagai bagian dari persiapan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026.