RRI.CO.ID, Medan - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sumatera Utara (Sumut) hingga Agustus 2026 menunjukkan perkembangan positif. Realisasi belanja negara mencapai Rp47,69 triliun atau 67,87 persen dari pagu anggaran.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumut, Tunas Agung Jiwa Brata mengatakan realisasi belanja negara tumbuh 25,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pendapatan negara dan hibah di Sumut mencapai Rp25,96 triliun atau 68,46 persen dari target. Capaian tersebut meningkat 60,58 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp15,07 triliun atau 52,47 persen dari pagu anggaran. Belanja tersebut antara lain mendukung pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, keamanan, serta program strategis pemerintah.
“Peningkatan ini mencerminkan keberlanjutan peran belanja pemerintah dalam mendukung berbagai program prioritas nasional,” ujar Tunas, Jumat 25 September 2026. Ia mengatakan belanja pemerintah juga diarahkan untuk menjaga aktivitas ekonomi dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp32,62 triliun atau 78,52 persen dari pagu. Penyaluran tersebut tumbuh 14,36 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar TKD dengan realisasi Rp21,97 triliun atau 78,54 persen dari pagu. Penyaluran DAU tumbuh 16,34 persen secara tahunan, termasuk tambahan untuk mendukung pemulihan pascabencana.
Selain DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik terealisasi Rp6,57 triliun atau 78,29 persen dari pagu. Dana tersebut mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
Pemerintah juga menyalurkan tambahan TKD untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumut sepanjang tahun 2026. Hingga Agustus, tambahan alokasi tersebut mencapai Rp8,79 triliun yang berasal dari DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Khusus tambahan TKD untuk pemulihan bencana, realisasi penyalurannya mencapai Rp4,82 triliun hingga Agustus 2026. Dana tersebut terdiri atas tambahan DAU Rp4,27 triliun dan tambahan DBH Rp555,83 miliar.
Dukungan APBN juga diberikan melalui berbagai program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Hingga Agustus 2026, bantuan sosial yang disalurkan mencapai Rp2,53 triliun bagi 3,77 juta penerima manfaat.
Bantuan tersebut mencakup Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta Bantuan Sosial Tunai. Pemerintah juga terus memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Agustus 2026 mencapai Rp11,92 triliun kepada 178.421 debitur. Nilai tersebut meningkat 17,73 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp549,60 miliar kepada 80.689 debitur hingga Agustus 2026. Penyaluran tersebut tumbuh 0,20 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
“Dukungan fiskal pemerintah juga diarahkan untuk memperkuat daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi produktif,” ucap Tunas. Ia menambahkan sinergi pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar pelaksanaan APBN semakin efektif serta tepat sasaran.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....