RRI.CO.ID, Medan - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatat penyaluran kredit perbankan tumbuh 7,67 persen secara tahunan hingga Juli 2026. Penyaluran kredit tersebut mencapai Rp332,6 triliun dan terutama disalurkan kepada sektor industri pengolahan, pertanian serta perdagangan besar.
Kepala OJK Provinsi Sumut, Triyoga Laksito mengatakan pertumbuhan kredit tersebut didukung perkembangan positif sektor jasa keuangan Sumut.
“Kredit tumbuh lebih tinggi 7,67 persen secara tahunan menjadi Rp332,6 triliun,” kata Triyoga dalam media talk OJK di Medan, Selasa 22 September 2026. Ia menyebut kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan sebesar 1,96 persen.
Hingga Juli 2026, aset bank umum di Sumut mencapai Rp371,1 triliun atau tumbuh 3,33 persen secara tahunan. Sementara Dana Pihak Ketiga mencapai Rp345,6 triliun atau tumbuh 4,29 persen secara tahunan.
Meski kredit perbankan tumbuh, pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tercatat turun 1,77 persen menjadi Rp80,4 triliun. Rasio kredit bermasalah UMKM juga meningkat menjadi 4,10 persen sehingga OJK terus mendorong pembiayaan yang lebih hati-hati.
Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) juga tumbuh dengan aset mencapai Rp3,7 triliun hingga Juli 2026. Namun, rasio kredit bermasalah masih mencapai 10,32 persen sehingga OJK memperkuat pengawasan dan konsolidasi industri tersebut.
Pertumbuhan juga terjadi pada perusahaan pembiayaan dan layanan keuangan berbasis digital di Sumut hingga Juli 2026. Piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan mencapai Rp24,1 triliun, sedangkan pembiayaan fintech lending mencapai Rp3,97 triliun.
Di sektor pasar modal, jumlah Single Investor Identification (SID) di Sumut mencapai sekitar 1,49 juta. Jumlah tersebut tumbuh 117,62 persen secara tahunan dan menunjukkan peningkatan aktivitas masyarakat pada pasar modal.
Triyoga mengatakan OJK juga memperkuat pelindungan konsumen melalui edukasi dan literasi keuangan bersama industri serta pemerintah daerah. Hingga Agustus 2026, sebanyak 406 kegiatan literasi telah dilaksanakan dan menjangkau lebih dari 160 ribu peserta.
“Pengawasan dan pelindungan konsumen terus kami perkuat melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan industri jasa keuangan,” ujar Triyoga. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga pertumbuhan sektor jasa keuangan tetap sehat, inklusif dan mendukung perekonomian Sumut.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....