RRI.CO.ID, Medan - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) terus memperkuat pelindungan masyarakat dan menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan di era digital. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan sinergi antarkementerian dan lembaga dalam menghadapi aktivitas keuangan ilegal serta penipuan transaksi keuangan.

Hal itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dicky Kartikoyono, pada High Level Meeting Satgas PASTI di Jakarta, Senin 3 Agustus 2026. Pertemuan tersebut dihadiri dewan pembina dan tim pelaksana yang berasal dari 25 kementerian dan lembaga anggota maupun calon anggota Satgas PASTI.

Menurut Dicky, forum tersebut menjadi wadah memperkuat koordinasi serta menyusun langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penanganan aktivitas keuangan ilegal. Langkah itu dinilai penting karena modus penipuan digital terus berkembang dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih.

Dicky mengatakan ancaman penipuan kini memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), deepfake, impersonation, phishing, dan social engineering. Kondisi tersebut mendorong perlunya penguatan tata kelola, pemanfaatan teknologi, pertukaran data yang aman, serta koordinasi yang lebih cepat.

Ia menambahkan transformasi digital telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Namun, perkembangan tersebut juga membuka peluang munculnya berbagai bentuk kejahatan keuangan yang semakin kompleks dan lintas yurisdiksi.

"Scam bukan hanya persoalan pengaduan konsumen. Scam menggerus kepercayaan publik, mengganggu integritas sistem keuangan, dan melemahkan kredibilitas ekosistem digital," ujar Dicky.

Dicky juga mengajak seluruh dewan pembina Satgas PASTI memastikan setiap keputusan dan rekomendasi hasil pertemuan dapat segera ditindaklanjuti. Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat pelindungan masyarakat dari aktivitas keuangan ilegal dan berbagai bentuk penipuan transaksi keuangan.

"Tidak ada satu institusi pun yang memiliki seluruh kewenangan, data, teknologi, dan instrumen penegakan hukum untuk menanganinya sendiri. Respons kita harus bekerja sebagai satu sistem," ucap Dicky.