RRI.CO.ID, Medan – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menekankan pentingnya peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Ia berharap kehadiran kantor perwakilan LPS di Medan semakin mendekatkan layanan kepada masyarakat, sehingga nasabah merasa aman menyimpan uang di bank.

“Tugas LPS bukan hanya soal teknis penjaminan saat ada bank yang tidak sanggup lagi, tapi bagaimana memperkenalkan diri melalui program-program yang edukatif. Masyarakat harus tahu bahwa uang mereka aman karena ada LPS yang menjamin,” ujar Bobby Nasution saat menghadiri pengukuhan Kepala Kantor LPS I Medan, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin 4 Mei 2026.

Bobby juga menegaskan menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan di Sumut tidak dapat dilakukan secara sendiri. Diperlukan kolaborasi antara LPS dengan 33 kabupaten/kota, serta berbagai instansi terkait, dengan pendekatan yang memperhatikan kearifan lokal di masing-masing daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution menyampaikan kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama industri keuangan. Ia mengibaratkan likuiditas sebagai darah, sementara kepercayaan adalah jantung yang memompanya.

“LPS hadir lebih dekat dan aktif membangun kepercayaan masyarakat. Secara nasional, 99,9 persen rekening perbankan atau sekitar 677 juta rekening telah terlindungi oleh LPS. Di Sumut sendiri, cakupannya juga mencapai 99,9 persen dari total 28,78 juta rekening,” kata Farid.

Farid juga memaparkan peran strategis Sumut dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2025, kontribusi ekonomi Sumut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 5,19 persen, tertinggi di Pulau Sumatera. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di Sumut hingga Februari 2026 tercatat sebesar Rp340,68 triliun.

Kepada Kepala Kantor Perwakilan (KPW) LPS I Medan yang baru dikukuhkan, Jimmy Ardianto, Farid berpesan agar menjadikan sinergi sebagai landasan utama kerja. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sektor perbankan.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait syarat penjaminan simpanan, memahami dinamika wilayah Sumatera yang luas, serta menjaga standar pelayanan di tengah perkembangan era digital yang semakin cepat.