RRI.CO.ID, Medan - Pengamat ekonomi Sumatera Utara (Sumut), Gunawan Benjamin, menyoroti tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang hingga akhir Maret 2026 tercatat defisit sebesar Rp240,1 triliun. Kondisi ini terjadi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang bertahan di atas level Rp17.000 per dolar Amerika Serikat, atau berada di kisaran Rp17.035 pada awal pekan ini.

Menurut Gunawan, defisit pada dasarnya bukan hal yang selalu berdampak negatif bagi perekonomian. Hal ini mengingat APBN dirancang dalam kondisi defisit.

“Defisit memang pada dasarnya tidak selalu menjadi kabar buruk bagi perekonomian. Namun pelebaran defisit yang diikuti dengan eskalasi perang dan pelemahan rupiah, berpotensi menciptakan tekanan besar terhadap APBN,” ujarnya, Senin, 6 April 2026.

Ia menjelaskan, defisit APBN mengalami peningkatan signifikan dibandingkan posisi Februari yang berada di angka Rp135,7 triliun. Di sisi lain, pemerintah menilai ekonomi Indonesia sejauh ini belum terdampak langsung oleh konflik di kawasan Timur Tengah.

Meski begitu, Gunawan mengingatkan eskalasi geopolitik global, khususnya di Timur Tengah, telah mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia. Saat ini, harga minyak jenis WTI mencapai 111 dolar AS per barel, sementara Brent berada di kisaran 109,7 dolar AS per barel.

“Beban subsidi bisa membengkak, sehingga efisiensi anggaran menjadi keharusan, bukan lagi pilihan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai kebijakan pemerintah Indonesia saat ini sedang diuji di tengah situasi global yang tidak menentu. Terutama karena pemerintah masih mempertahankan harga BBM bersubsidi, meskipun harga minyak dunia meningkat.

“Ketidakpastian global saat ini menghantui kebijakan ekonomi pemerintah. Kebijakan ke depan akan sangat dinamis dan bergantung pada perkembangan geopolitik,” ucapnya.

Ia menambahkan, ketergantungan APBN terhadap dinamika ekonomi global dan geopolitik akan semakin besar ke depan. Meski sejauh ini pemerintah masih mampu menjaga stabilitas kebijakan, risiko tekanan terhadap APBN tetap terbuka seiring berlanjutnya konflik dan fluktuasi harga energi dunia.