RRI.CO.ID, Medan- Upaya pemerintah menyuntikkan likuiditas ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dinilai belum efektif dalam mendorong penyaluran kredit ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pengamat ekonomi Sumatra Utara, Gunawan Benjamin, menyebut bahwa tambahan likuiditas tersebut belum mampu meningkatkan penyerapan pembiayaan oleh pelaku UMKM. Bahkan, secara data, penyaluran kredit ke sektor ini justru mengalami kontraksi.

“Suntikan likuiditas dari pemerintah ke Himbara tidak banyak mendorong penambahan penyerapan pembiayaan ke sektor UMKM. Hal ini terlihat dari serapan kredit UMKM yang justru tumbuh negatif sebesar 0,6 persen secara tahunan (year on year),” ujar Gunawan, Rabu, 1 April 2026.

Menurut Gunawan, langkah pemerintah pada dasarnya merupakan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi penyaluran kredit. Pemerintah menghadirkan dana dalam jumlah besar dengan biaya yang seharusnya lebih murah dibandingkan dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan dari masyarakat.

“Insentifnya ada pada ketersediaan dana murah yang bisa langsung disalurkan ke sektor UMKM. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana skema biaya dana tersebut diatur,” ucapnya.

Ia menambahkan, kebijakan ini berpotensi lebih efektif apabila pemerintah mampu menekan tingkat bunga simpanan di perbankan. Dengan demikian, biaya dana (cost of fund) dapat ditekan sehingga bank memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit dengan bunga yang lebih kompetitif.

“Pemerintah dalam hal ini perlu bertindak di luar kebiasaan kreditur pada umumnya, yakni tidak mengejar bunga setinggi-tingginya, melainkan justru menempatkan dana dengan bunga di bawah harga pasar,” katanya.

Gunawan menyebut jika hal tersebut dilakukan, maka biaya dana akan menurun dan potensi kontraksi penyaluran kredit UMKM dapat dihindari.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa persoalan tidak hanya berasal dari sisi penawaran kredit, tetapi juga dari sisi permintaan. Rendahnya penyerapan kredit, bahkan hingga mengalami kontraksi, bisa menjadi indikasi adanya tekanan pada kondisi ekonomi secara keseluruhan.

“Serapan kredit yang menurun bisa mencerminkan adanya gangguan dalam perekonomian. Hal ini bisa dipicu oleh berbagai faktor, baik eksternal maupun internal, seperti konflik geopolitik, perubahan struktur ekonomi akibat perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), hingga perlambatan ekonomi global,” ucapnya.

Selain itu, kondisi ekonomi yang tidak menentu juga membuat perbankan menjadi lebih selektif dalam menyalurkan kredit. Di sisi lain, pelaku usaha cenderung menahan ekspansi dan enggan menarik pinjaman karena tingginya risiko.

“Jadi, bukan semata-mata karena kebijakan penempatan dana pemerintah tidak efektif, tetapi juga karena pemerintah hadir di tengah kondisi ekonomi yang sedang mengalami tekanan,” kata Gunawan.

Untuk memaksimalkan peran tersebut, Gunawan menilai pemerintah perlu menekan biaya dana dari penempatan likuiditas agar lebih menarik bagi pelaku usaha.

“Menurunkan biaya dana menjadi salah satu kunci untuk mendorong pelaku usaha agar lebih berani menyerap kredit di tengah ketidakpastian ekonomi,” ucapnya.