RRI.CO.ID, Medan - Meningkatnya transaksi game online di Indonesia tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga memunculkan dampak sosial yang perlu menjadi perhatian bersama. Fenomena ini dinilai perlu dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari sisi ekonomi semata.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Sry Lestari Samosir, menilai persoalan tersebut tidak bisa dianggap sebagai masalah individu. Menurutnya, ketika perilaku konsumtif dalam game terjadi secara luas, maka hal itu telah menjadi persoalan sosial.

Sry menjelaskan pengeluaran kecil yang dilakukan berulang kali dapat memicu persoalan finansial hingga konflik dalam rumah tangga. Ia juga menyoroti dampak psikologis seperti kecanduan serta dorongan membeli item atau karakter dalam game demi pengakuan sosial.

“Dari sisi usia maupun batas transaksi minimal per hari seharusnya ada pengendalian dari pemerintah, sehingga dampak negatif seperti kecanduan dan konflik dalam rumah tangga bisa diantisipasi,” ujar Sry, Kamis 12 Februari 2026.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatra Utara, Gunawan Benjamin, menilai tingginya transaksi game memang menjadi indikator geliat ekonomi digital di Tanah Air. Namun, ia mengingatkan Indonesia saat ini masih lebih banyak berperan sebagai konsumen dibanding produsen dalam industri game global.

Gunawan mengatakan perlu dilihat siapa yang sebenarnya menikmati perputaran uang dari transaksi tersebut. Ia menilai masyarakat Indonesia masih berada pada posisi pengguna akhir dan belum banyak terlibat dalam rantai produksi maupun distribusi industri game.

“Kalau kita sebagai pengguna game, ya kita hanya sebatas konsumen. Kita bukan berada di rantai pasok produksinya, bukan di rantai pasok perdagangannya. Nah ini yang berbahaya sebenarnya,” kata Gunawan.

Gunawan mendorong penguatan pengembang game lokal serta optimalisasi penerimaan pajak dari transaksi digital. Ia berharap pertumbuhan industri game tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi dalam negeri.