Izin Tambang Banyak Disalahgunakan, Aktivitas Galian C di Sumut Tidak Diawasi

KBRN, Medan : Aktivitas pertambangan galian C di Sumatera Utara banyak tidak diawasi sehingga banyak izin tambang disalahgunakan oleh pengusaha. Selain itu, banyak pertambangan galian C illegal yang dinilai merusak lingkungan.

Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz mengatakan, pihaknya melihat banyak penyalahgunaan izin galian C di lapangan. Hal itu dikarenakan tidak tegasnya peraturan baik Peraturan Gubernur maupun Peraturan Daerah turunan undang-undang.

Beberapa penyalahgunaan tersebut, antara lain terkait cakupan penggalian, volume produksi, ketertiban pengangkutan hasil pertambangan yang mengabaikan lingkungan sekitar, termasuk kapasitas badan jalan sesuai kelas jalan. Kemudian untuk galian C yang menggunakan aliran sungai, sering mengabaikan ekosistem sungai yang sudah dimanfaatkan sebagai sumber air bersih dan pariwisata.

“Kemudian soal pengawasan. Kita akan sampaikan ke gubernur agar diprioritaskan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pertambangan di Sumut ini,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat Komisi A dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertambangan dan Energi, serta Dinas Sumberdaya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara, di gedung dewan, Senin (18/3/2019).

Muhri menambahkan, rapat tersebut digelar karena banyaknya keluhan masyarakat terutama di Kabupaten Langkat, terkait kerusakan jalan mulai dari kawasan Kota Binjai sampai ke kawasan wisata Bukit Lawang Kabupaten Langkat.

"Dari diskusi kita dengan masyarakat, penyebab rusaknya jalan yang melintasi Binjai dan Langkat ini akibat truk-truk galian C yang mengangkut material dari Langkat sampai ke Kota Medan yang melebihi tonase badan jalan, sehingga jalan yang sudah diperbaiki rusak kembali," kata Muhri.

Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, Mustapa Pane mengakui bahwa kegiatan pertambangan galian C banyak tidak terawasi karena minimnya anggaran dan SDM. Pihaknya hanya turun ke lokasi pertambangan jika ada laporan dari masyarakat.

"Memang terkait kontrol atau pengawasan ini jadi kesulitan kita, baik Dinas Perizinan maupun Dinas Pertambangan (ESDM) karena kurang dana dan kurang personil. Sehingga sifatnya kalau ada pengaduan saja baru turun kita. Kelemahan kami memang dari segi pengawasan.," katanya.

Pane menjelaskan, sebenarnya dalam dokumen perizinan, pihaknya memberi kewajiban bagi pengusaha untuk membuat laporan kegiatan setiap 3-6 bulan. Namun banyak pengusaha tidak menyampaikan laporan tersebut.

"Kewajiban pengusaha harusnya membuat laporan kegiatan per 3 atau 6 bulan. Tapi 80 persen penambang tidak menyampaikan laporan," ujarnya.

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, pada 2019 ada 260 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) yang tersebar di 24 kabupaten kota. IUP-OP terbanyak ada di Kabupaten Langkat dengan 72 usaha tambang, kemudian Kabupaten Deli Serdang dengan 28 izin usaha tambang.

Terkait banyaknya pertambangan Galian C liar, menurut Pane, memang tidak ada pengawasan. Namun sesuai UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral Batuan, bagi penambang yang tidak memiliki izin, dapat dikenai sanksi pidana 10 tahun atau denda Rp10 M.

 

“Kalau sudah pidana itu ranahnya polisi," sebutnya.

Dikatakan Pane, banyaknya usaha pertambangan tidak berizin diyakini karena pengusaha ingin menghindari pajak. Sebab, prosedur pengurusan perizinan cukup mudah.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00