RDTR dan KLHS WP Bolo Disusun, Dispar Bima Dorong Penataan Wilayah

RRI.CO.ID, Bima - Pemerintah terus mematangkan perencanaan tata ruang Wilayah Perencanaan (WP) Bolo sebagai bagian dari upaya mengarahkan perkembangan kawasan agar lebih teratur, produktif, sekaligus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Langkah tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Konsultasi Publik I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) WP Bolo yang diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kegiatan berlangsung di Marina Inn Hotel, Kota Bima, dan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait. Dinas Pariwisata Kabupaten Bima turut mengambil bagian dalam pembahasan tersebut dengan diwakili Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Rahmatullah.

Rahmatullah menuturkan, keterlibatan Dinas Pariwisata menjadi penting karena penataan ruang memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan sektor pariwisata, khususnya dalam menentukan arah pemanfaatan kawasan yang memiliki potensi wisata, ekonomi kreatif, perdagangan, jasa dan kegiatan ekonomi masyarakat.

"Penyusunan RDTR pada dasarnya menjadi instrumen untuk memberikan arah yang lebih jelas terhadap pemanfaatan ruang. Melalui dokumen tersebut, kawasan dapat ditata sesuai dengan fungsi dan karakteristiknya, baik untuk permukiman, kegiatan ekonomi, fasilitas pelayanan publik maupun pengembangan kawasan lainnya," kata Rahmatullah, Sabtu 3 Oktober 2026.

Kata dia, dalam materi penyusunan RDTR WP Bolo, kawasan Sila di Kecamatan Bolo memiliki posisi strategis sebagai salah satu Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Posisi tersebut tidak terlepas dari potensi wilayah Bolo yang cukup beragam, mulai dari sektor pertanian, peternakan, agroindustri hingga potensi wisata bahari.

"Kawasan Sila nantinya diarahkan memiliki fungsi sebagai simpul transportasi sekaligus pusat perdagangan, bisnis, jasa dan pelayanan publik," ucapnya.

Dengan adanya arah penataan tersebut, pembangunan di wilayah Bolo diharapkan tidak berkembang secara sporadis, tetapi mengikuti rencana tata ruang yang telah disusun berdasarkan potensi, kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah.

Selain RDTR, FGD tersebut juga membahas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian ini diperlukan untuk memastikan bahwa arah pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam dokumen KLHS WP Bolo, terdapat empat isu pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan sebagai isu strategis.

Keempat isu tersebut meliputi kerentanan wilayah terhadap multi-bencana, ancaman krisis air, terancamnya keberlanjutan lahan pertanian, serta belum optimalnya pengelolaan sampah, limbah dan kawasan kumuh.

"Keempat persoalan tersebut menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan karena memiliki hubungan erat dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat sekaligus keberlanjutan aktivitas ekonomi di wilayah Bolo," ujarnya menegaskan.

Bagi sektor pariwisata, aspek tersebut juga memiliki arti penting. Pengembangan destinasi wisata membutuhkan lingkungan yang terjaga, ketersediaan air yang memadai, sistem pengelolaan sampah yang baik serta kawasan yang aman dari berbagai ancaman bencana.

Karena itu, keterlibatan Dinas Pariwisata dalam proses penyusunan RDTR dan KLHS menjadi bagian dari upaya memastikan kepentingan pengembangan pariwisata tetap terintegrasi dengan perencanaan pembangunan wilayah secara keseluruhan.

"Penataan ruang yang terencana diharapkan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam memanfaatkan ruang, sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi baru yang sesuai dengan karakteristik wilayah," bebernya.

Dengan demikian, penyusunan RDTR dan KLHS WP Bolo bukan sekadar dokumen perencanaan tata ruang, tetapi menjadi salah satu instrumen penting untuk menentukan bagaimana kawasan Bolo berkembang pada masa mendatang.

Melalui perencanaan yang lebih terarah, pembangunan diharapkan mampu berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi, kebutuhan masyarakat, perlindungan lingkungan dan keberlanjutan potensi alam maupun budaya yang dimiliki wilayah Bolo.