RRI.CO.ID, Mataram – Pelaku usaha perhotelan di Kota Mataram kini menggantungkan harapan pada gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026, sebagai momentum kebangkitan di tengah rendahnya tingkat hunian kamar sepanjang triwulan II tahun ini.

Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), I Made Adiyasa Kurniawan, mengatakan bahwa jika Porprov berjalan sesuai jadwal tanpa penundaan, maka okupansi hotel diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan, terlebih karena bertepatan dengan libur sekolah.

“Tiga bulan ke depan ini sangat menentukan. Kalau Porprov digelar di Juli tanpa penundaan, kami optimistis akan ada perbaikan okupansi hotel,” ujarnya, Senin 4 Mei 2026.

Namun, ia memprediksi peningkatan tersebut bersifat sementara. Memasuki Agustus, tingkat hunian biasanya kembali menurun sebelum kembali terdongkrak oleh event internasional MotoGP di Mandalika.

“Agustus biasanya turun lagi, tapi kami akan bersiap menyambut MotoGP yang diharapkan bisa kembali mendongkrak okupansi,” tambahnya.

Di tengah kondisi yang belum stabil, pelaku usaha perhotelan masih bersikap hati-hati, termasuk terkait rencana efisiensi tenaga kerja. Pengurangan karyawan disebut menjadi salah satu opsi yang mulai dibahas, meskipun belum menjadi keputusan final.

“Hasil diskusi di AHM, pengurangan karyawan memang menjadi salah satu pilihan. Tapi dengan adanya Porprov, mudah-mudahan bisa diminimalisir,” katanya.

Selain faktor internal, pelaku usaha juga dihadapkan pada tekanan eksternal, seperti dampak konflik global dan potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang berimbas pada meningkatnya biaya operasional.

“Kalau dampak perang ini berlanjut dan BBM langka, tentu akan menaikkan cost operasional. Itu yang kami khawatirkan,” ujarnya.

Untuk itu, pelaku usaha perhotelan berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dalam bentuk keringanan pajak. Salah satu usulan yang mengemuka adalah pemberian diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 50 persen.

“Kalau pajak yang mengikuti pendapatan seperti PB1 mungkin sulit, tapi PBB yang ditetapkan pemerintah daerah, kami harap bisa diberikan keringanan seperti saat pandemi Covid-19 dulu,” ungkapnya.

Hingga April 2026, tingkat okupansi hotel di Kota Mataram tercatat masih berada di kisaran 30 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada minimnya kegiatan pertemuan atau MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition).

Padahal, menurut Adiyasa, sebagian besar hotel di Mataram memiliki fasilitas ruang pertemuan yang cukup besar dan sangat bergantung pada kegiatan tersebut.

“Kami sangat berharap ada pelonggaran kegiatan rapat dari pemerintah, karena MICE ini menjadi salah satu penopang utama okupansi hotel,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa kondisi tahun 2026 terasa lebih berat dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena periode low season bertepatan dengan bulan Ramadan di awal tahun, yang secara historis selalu menekan tingkat hunian hotel di bawah 30 persen.

“Ramadan itu memang selalu low season. Tapi tahun ini terasa lebih berat karena bertepatan dengan awal tahun,” ujarnya.