RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berencana meninjau ulang tata kelola pariwisata di seluruh kabupaten dan kota. Langkah ini ditempuh menyusul sejumlah kisruh pengelolaan destinasi wisata, terutama yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Aulia, mengatakan evaluasi ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Menurutnya, tata kelola destinasi menjadi salah satu dimensi utama dalam konsep pariwisata berkualitas yang tengah didorong pemerintah daerah.

“Kalau kita berbicara pariwisata berkualitas, salah satu dimensinya adalah bagaimana destinasi itu dikelola. Karena itu, tata kelola akan kami review secara menyeluruh,” kata Aulia kepada RRI di Mataram, Selasa, 26 Januari 2026.

Ia menjelaskan, peninjauan ulang akan difokuskan pada upaya menghadirkan tata kelola yang mampu merangkul seluruh pemangku kepentingan secara holistik, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat lokal. Tata kelola yang baik, kata Aulia, akan memberikan kejelasan terhadap standar pelayanan sekaligus hak dan kewajiban wisatawan.

“Dengan tata kelola yang jelas, ekosistem industri pariwisata di tingkat bawah juga bisa berjalan sehat. Iklim usaha menjadi lebih tertib dan berkeadilan,” ujarnya.

Aulia menegaskan, Dinas Pariwisata kabupaten dan kota akan didorong untuk lebih aktif merangkul pelaku pariwisata di wilayah masing-masing. Ia menyebut ada tiga pilar utama yang menjadi penekanan dalam pariwisata berkualitas di NTB.

Pertama, menghadirkan pengalaman wisata yang berkesan bagi pengunjung. Kedua, memastikan tata kelola yang inklusif melalui pemberdayaan masyarakat dengan prinsip no one left behind. Ketiga, menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai fondasi utama pengembangan destinasi.

“Tiga hal ini sejalan dengan visi NTB Makmur Mendunia dan Berkelanjutan, termasuk untuk sektor pariwisata,” katanya.

Ia juga mengingatkan pengelola destinasi wisata di NTB agar konsisten menerapkan standar CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability). Menurutnya, tren pariwisata global saat ini mengarah pada pencarian pengalaman autentik yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

“Sinergi dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci. Layanan pariwisata harus sesuai standar, legal, dan memberikan kejelasan atas hak serta kewajiban wisatawan,” ujarnya.