RRI.CO.ID, Dompu - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, terus berupaya meminimalisir potensi konflik kepentingan antara pelaku pariwisata, wisatawan, dan masyarakat di sekitar destinasi wisata.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mengoptimalkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan aktivitas ekonomi di kawasan wisata.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Dompu, Abdul Muis, mengatakan keterlibatan masyarakat merupakan kunci utama dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang harmonis dan berkelanjutan.

Menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus diberi ruang untuk ikut mengais rezeki dari keberadaan objek wisata.

“Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, potensi konflik bisa ditekan," katanya, Senin 26 Januari 2026.

Masyarakat, lanjut Muis, merasa memiliki, sementara pelaku wisata bisa menjalankan usaha dengan nyaman, dan wisatawan pun merasa aman serta dilayani dengan baik.

Ia menjelaskan, keterlibatan masyarakat dilakukan melalui pemberdayaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pengelolaan parkir, penyediaan jasa pemandu lokal, hingga pengembangan usaha mikro seperti kuliner, kerajinan, dan homestay di sekitar destinasi wisata.

Langkah ini, lanjut Abdul Muis, tidak hanya bertujuan mencegah konflik kepentingan, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan tata kelola yang baik, retribusi wisata dapat ditarik secara optimal tanpa menimbulkan gesekan di lapangan.

“Keamanan dan ketertiban kawasan wisata juga menjadi prioritas. Ketika masyarakat terlibat, mereka ikut menjaga situasi tetap kondusif. Dampaknya, geliat ekonomi masyarakat berjalan, PAD meningkat, dan citra pariwisata Dompu semakin baik,” jelasnya.

Dispar Dompu berharap kolaborasi antara pemerintah, pelaku pariwisata, dan masyarakat dapat terus diperkuat, sehingga sektor pariwisata benar-benar menjadi penggerak ekonomi daerah sekaligus ruang kebersamaan yang saling menguntungkan bagi semua pihak.