RRI.CO.ID, Lombok Timur - Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menghadiri sekaligus membuka kegiatan pendampingan analisis situasi dalam aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Lombok Timur, Rabu 28 Januari 2026.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Lombok Timur menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan pendampingan tersebut. “Kegiatan pendampingan ini sangat penting sebagai upaya memperkuat langkah strategis penurunan stunting yang berbasis pada data yang akurat dan terukur,” ujar H. Moh. Edwin Hadiwijaya.

Wakil Bupati menyoroti angka stunting di Kabupaten Lombok Timur yang masih menjadi tertinggi di antara sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data Desember 2025, angka stunting Lombok Timur tercatat sebesar 22,39 persen, sementara pada Januari 2026 kembali muncul kasus baru sebesar 0,8 persen atau sebanyak 545 kasus.

“Data ini harus menjadi perhatian serius kita semua, karena Lombok Timur masih mencatat angka stunting tertinggi di NTB,” jelasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Wakil Bupati meminta Sekretaris Bappeda Lombok Timur untuk melakukan pengecekan dan validasi ulang terhadap data yang ada. Ia juga menekankan bahwa upaya penurunan stunting tidak hanya melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga membutuhkan peran aktif organisasi kemasyarakatan.

“Saya minta data dari 21 kecamatan dicek kembali dan dipastikan akurat. Penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada OPD, tetapi perlu keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat,” katanya.

Wakil Bupati menegaskan bahwa validasi data, sinergi, kolaborasi, serta kerja sama lintas sektor menjadi kunci agar intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. “Kalau datanya tidak valid, maka intervensi yang kita lakukan juga tidak akan tepat sasaran,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pendamping, Arifin Effendy Hutagalung selaku Analis Kebijakan Madya Koordinator Substansi Kesehatan Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Bangda, juga menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dalam upaya penurunan stunting. 

“Target nasional penurunan stunting tahun 2029 sebesar 14,2 persen dan tahun 2045 sebesar 5 persen tidak akan tercapai tanpa perencanaan yang kuat, berbasis analisis data yang tajam, serta konvergensi lintas sektor yang solid,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah memiliki peran strategis sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

“Kami tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pengarah kebijakan untuk memastikan konsistensi dan pengendalian dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerah,” jelas Arifin.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa peran strategis tersebut diwujudkan melalui penerjemahan kebijakan nasional ke dalam dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi daerah, penguatan tata kelola berbasis data melalui sistem integrasi lintas sektor yang terhubung dengan sistem nasional seperti SIPD dan sistem sektoral lainnya. Disamping itu penguatan kolaborasi lintas sektor melalui TP3S hingga ke tingkat kecamatan, desa, dan dusun.

“TP3S hingga level desa dan dusun adalah garda terdepan dalam penanganan stunting di lapangan,” ungkapnya.

Melalui pendampingan ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi data yang lebih konkret dan komprehensif sebagai acuan bersama dalam penyusunan program dan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Lombok Timur ke depan. 

Kegiatan pendampingan ini melibatkan tim pusat dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, perwakilan Kementerian Kesehatan, tim provinsi dari Poltekkes Mataram, serta para peserta pendamping analisis situasi aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting dari Bappeda se-Pulau Lombok dan Kabupaten Sumbawa Barat.