RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat penurunan signifikan angka stunting sepanjang 2025. Berdasarkan data konsolidasi hingga Desember 2025, prevalensi stunting di NTB berada di angka 13,39 persen, atau 51.809 balita dari total 387.065 balita. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 18,8 persen dan melampaui target NTB 2025 yang ditetapkan sebesar 21,7 persen.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melalui Juru Bicaranya, Ahsanul Khalik menilai capaian tersebut sebagai hasil kerja bersama lintas sektor, terutama kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Ini mencerminkan kerja nyata pemerintah daerah bersama kabupaten/kota, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat dalam memperbaiki kualitas tumbuh kembang anak-anak NTB,” kata Khalik, 26 Januari 2026.

Menurutnya, penurunan stunting menjadi agenda prioritas Pemprov NTB karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pemerintah daerah, kata dia, tidak hanya mengejar penurunan angka, tetapi juga memastikan keberlanjutan program untuk mencegah munculnya kasus baru.

“Stunting adalah ancaman serius bagi kualitas SDM. Karena itu, fokus kita bukan hanya capaian, tapi pencegahan sejak hulu,” ujarnya.

Data aplikasi Sigizi Kesga Kementerian Kesehatan menunjukkan variasi capaian antarwilayah. Kabupaten Lombok Timur masih mencatat angka stunting tertinggi sebesar 22,39 persen, sementara Kota Mataram berada di posisi terendah dengan 6,57 persen. Kabupaten Sumbawa Barat juga mencatat angka relatif rendah, yakni 7,1 persen.

Pemerintah Provinsi NTB menjadikan data tersebut sebagai dasar untuk memperkuat intervensi yang lebih terarah. Daerah dengan angka rendah diarahkan menjaga konsistensi, sementara wilayah dengan prevalensi tinggi didorong melakukan percepatan penanganan.

Selain capaian 2025, pemantauan awal 2026 menunjukkan masih adanya kasus baru. Pada Januari 2026 tercatat 1.890 kasus stunting baru atau sekitar 0,6 persen. Lombok Tengah dan Lombok Barat menjadi daerah dengan penambahan kasus terbanyak, sementara Kabupaten Dompu tercatat tidak memiliki kasus stunting baru.

Gubernur Iqbal menekankan bahwa penanganan stunting bukan program jangka pendek.

“Pencegahan harus dimulai dari keluarga, dari ibu hamil, pola asuh, gizi keluarga, hingga layanan kesehatan yang konsisten di Posyandu dan Puskesmas,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan NTB Lalu Hamzi Fikri menyatakan pihaknya akan memperkuat langkah strategis pada 2026 untuk menjaga tren penurunan sekaligus menekan kasus baru. Upaya tersebut meliputi penguatan surveilans gizi, pemantauan rutin pertumbuhan balita, edukasi pemberian makan bayi dan balita, hingga respons cepat terhadap kasus berisiko.

“Capaian ini patut disyukuri, tapi tidak boleh membuat kita lengah. Target kita jelas: penurunan stunting yang terukur, konsisten, dan menyentuh keluarga sebagai pusat pencegahan,” kata Hamzi.