KBRN, Bima: Pemerintah Kabupaten Bima di bawah kepemimpinan Bupati Indah Dhamayanti Putri dan Wakil Bupati Dahlan M. Noer kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB. Predikat ini diperoleh setelah dilakukan rangkaian pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023 oleh BPK.
Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan NTB, Ade Iwan Ruswana. Penyerahan ini dihadiri oleh Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri, Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi, Pj. Sekda Suwandi, Inspektur Agus Salim, serta beberapa kepala daerah dan kepala OPD terkait se-NTB.
Usai penyerahan, Bupati Bima menyatakan bahwa kerja keras jajaran pemerintah Kabupaten Bima dalam pengelolaan keuangan daerah telah membawa Kabupaten Bima kembali mempertahankan predikat WTP ini. Diketahui, WTP kali ini merupakan WTP kesembilan yang diraih Kabupaten Bima.
"Namun demikian, hasil review BPK atas pemeriksaan harus menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah, baik pada sisi pendapatan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, maupun penyelesaian program dan kegiatan pada semua OPD," ujar Bupati.
Sebelumnya, Kepala BPK NTB Ade Iwan Ruswana dalam sambutannya mengungkapkan bahwa penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) LKPD 2023 kepada DPRD dan pemerintah daerah dapat dilaksanakan meskipun di tengah padatnya kegiatan.
"Proses pemeriksaan sudah berjalan lancar sesuai dengan standar, melalui prosedur audit yang lengkap mulai dari reviu dokumen, wawancara, konfirmasi, dan sejumlah prosedur lainnya, serta telah melewati reviu secara berjenjang," terang Ade.
Ade juga menambahkan bahwa beberapa catatan BPK kepada para kepala daerah perlu menjadi perhatian, antara lain menghindari overestimate pada aspek pendapatan. Ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah harus mengacu kepada estimasi riil potensi yang dimiliki, termasuk dalam perencanaan penganggaran.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....