KBRN, Bima: Kasus penangkapan ikan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan atau Destructive Fishing (DF) masih marak terjadi di perairan Bima. Mengatasi persoalan ini, Penjabat Gubernur NTB Drs. H. Laly Gita Ariadi mengatakan, diperlukan pendekatan dan sosialisasi intensif kepada masyarakat.

"Sosialisasi tersebut diberikan khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan masyarakat pada umumnya," kata Pj Gubernur NTB Drs. H. Laly Gita Ariadi saat membuka Rapat Koordinasi Destructive Fishing (DF)di Kota Bima, Kamis (22/2/2024).

Pj Gubernur NTB juga menyebutkan perlunya pelibatan aparat keamanan yang bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menegakkan peraturan. Sehingga dapat menumbuhkan kesadaran yang lebih cepat untuk melahirkan perubahan perilaku masyarakat menuju perilaku yang lebih konstruktif.

“Kami hadir di sini untuk membersamai ibu dan bapak-bapak sekalian untuk menerapkan langkah-langkah yang sudah kita susun bersama. Dari berbagai seri diskusi dan koordinasi yang hasilnya tentu tidak hanya menjadi catatan manis di atas kertas, tetapi menjadi evaluasi sekaligus akselerasi untuk mendapatkan solusi sehingga permasalahannya bisa tertangani dengan sebaik-baiknya,” kata Miq Gite sapaan akrabnya.

Sementara itu, Kepala Dislutkan NTB Muslim mengatakan, rakor forum penanganan DF di Bima adalah satu upaya dan langkah kongkret pemerintah yang mengajak masyarakat untuk mencegah kerusakan sumber daya alam kelautan dan perikanan. Harapannya, kasus DF dapat ditekan seminimal mungkin sehingga kelestarian laut dapat terjaga dan berkelanjutan.

Rakor tersebut membahas rencana aksi penanganan maraknya kegiatan penangkapan ikan atau Destructive Fishing (DF) seperti pengeboman ikan, penggunaan racun dan bius ikan. Rakor juga menyepakati kerja sama penanggulangan DF yang diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepakatan.