Warga Miskin Dicoret Dari Penerima Bansos, Kades Perampuan Sesalkan Kebijakan Kemensos

KBRN, Lombok Barat: Kuota penerima bantuan sosial (Bansos) di Lombok Barat (Lobar) dipangkas oleh Kementerian Sosial. Banyak warga miskin yang dicoret dari daftar penerima tanpa sepengetahuan pihak desa. Kepala Desa Perampuan, H. M. Zubaidi, mengeluhkan kebijakan ini dan meminta agar desa diberi kewenangan untuk mendata ulang warga yang layak mendapatkan Bansos.

Zubaidi mengatakan, beras bantuan pangan yang diterima desanya berkurang drastis dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Ia belum berani membagikannya karena khawatir akan menimbulkan keresahan di kalangan warga yang tidak kebagian.

“Saya belum bagi ini, karena kami khawatir akan jadi gejolak karena banyak warga yang sebelumnya dapat, sekarang tidak dapat lagi,” katanya, Senin(2/10/2023).

Menurut Zubaidi, alasan pengurangan Bansos adalah karena ada penerima yang merupakan ASN, TNI, Polri, atau warga mampu. Namun ia membantah hal itu dan mengklaim semua penerima Bansos di desanya adalah warga tidak mampu.

“Mereka bukan ASN, TNI/Polri tetapi dihapus dari penerima bantuan. Di tempat saya tidak ada yang TNI/Porli, bahkan saya tak pernah mengusulkan para penerima bantuan ini,” ujarnya.

Zubaidi menyesalkan kebijakan pengurangan Bansos ini dilakukan secara sepihak oleh Kemensos tanpa melibatkan pihak desa. Ia merasa dijebak dan mau membenturkan pihak desa dengan warga.

“Kenapa dari Kemensos tiba- tiba mengurangi, tanpa ada rapat dengan desa,” protesnya.

Zubaidi meminta agar Kemensos memberikan data-data kembali ke desa dan membiarkan desa menentukan siapa yang pantas dan layak mendapatkan Bansos.

“Yang tahu persis adalah kades dan perangkatnya. Kalau begini, silakan tahap berikutnya tolong suruh distributor atau dari Dinas Sosial yang turun langsung bagi ke masyarakat yang menerima bantuan ini,” tegasnya.

Zubaidi juga mengaku pernah mencoba mengusulkan data baru untuk penerima Bansos dengan membuat berita acara. Namun hasilnya tidak ada perubahan, malah jumlah penerima berkurang.

“Di data kami malah yang dikurangi merupakan KPM yang selayaknya dan sepatutnya mendapatkan bantuan. Oleh karenanya mari kita bersama sama kerja dan kerjasama yang baik sehingga tidak saling menyalahkan,” ajaknya.