RRI.CO.ID, Mataram–Pemerintah Kota Mataram memperkuat langkah pencegahan kekerasan seksual dan pelanggaran norma di lingkungan pendidikan keagamaan dengan meningkatkan koordinasi bersama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram dan pengelola pondok pesantren.
Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman mengatakan, langkah awal dilakukan dengan meminta Kemenag mendata pondok pesantren yang menerapkan sistem asrama atau boarding, baik bagi santri laki-laki maupun perempuan. Pendataan tersebut menjadi dasar untuk membangun komunikasi dan pengawasan secara lebih terarah.
"Memang saya sudah minta Kemenag Kota untuk mendata pondok-pondok pesantren yang menginapkan santrinya. Nanti Pemerintah Kota Mataram bekerja sama dengan Kemenag akan mengundang mereka untuk bersilaturahmi," kata TGH Mujiburrahman, Rabu 7 Oktober 2026.
Menurut dia, pertemuan tersebut penting sebagai upaya pencegahan dini sekaligus pembelajaran dari berbagai kasus kekerasan seksual dan pelanggaran norma yang terjadi di sejumlah lembaga pendidikan keagamaan di luar daerah. Pemkot Mataram ingin memastikan persoalan serupa tidak terjadi di lingkungan pesantren di daerah itu.
"Kita ingin mengambil pelajaran dari musibah atau kasus-kasus yang ada di luar agar tidak terjadi di Kota Mataram. Kita harus menghindarkan diri dari dorongan negatif dan godaan yang tidak baik demi menjaga kehormatan diri serta lembaga," ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....