3.400 Warga Dompu Menganggur, 25 Persen Pengangguran Intelektual

RRI.CO.ID, Dompu — Sebanyak 2,84 persen atau sekitar 3.400 warga Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, tercatat masih menganggur. Dari jumlah tersebut, sekitar 25 persen di antaranya merupakan lulusan perguruan tinggi atau masuk kategori pengangguran intelektual.

Kondisi ini dinilai menunjukkan adanya persoalan serius dalam penyerapan tenaga kerja, terutama bagi lulusan sarjana yang masih berorientasi mencari pekerjaan di sektor formal, khususnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ekonom dari Indeks sekaligus akademisi STIE Yapis Dompu, Dodo Kurniawan, mengatakan tingginya pengangguran intelektual tidak terlepas dari pola pikir sebagian pencari kerja yang masih menjadikan profesi ASN sebagai tujuan utama setelah menyelesaikan pendidikan.

“Pengangguran intelektual ini salah satunya karena orientasi pekerjaan masih tertuju pada ASN. Sementara lapangan pekerjaan formal yang tersedia, khususnya di sektor industri, belum banyak,” katanya, Selasa, 6 Oktober 2026.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu diantisipasi pemerintah dengan menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.

Salah satu langkah yang dinilai penting adalah mengoptimalkan keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) di Dompu.

Dodo menyebut, BLK yang telah berdiri sekitar 20 tahun seharusnya menjadi instrumen strategis pemerintah untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal agar memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

“Sejak awal saya mengingatkan pemerintah agar BLK ini dioptimalkan. BLK sudah sekitar 20 tahun berdiri, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menyiapkan tenaga kerja yang benar-benar dibutuhkan,” ujarnya.

Menurut Dodo, kebutuhan tenaga kerja ke depan justru akan semakin menuntut keterampilan khusus. Terlebih dengan berkembangnya investasi di sektor pertambangan maupun rencana pengembangan industri seperti pabrik gula di Dompu.

Peluang tersebut, kata dia, tidak cukup hanya diisi dengan tenaga kerja yang memiliki ijazah. Masyarakat lokal harus dibekali keterampilan teknis yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

“Kalau ada tuntutan pekerjaan di sektor tambang maupun pabrik gula, yang dibutuhkan bukan hanya ijazah, tetapi skill. Dan kebutuhan skill itu seharusnya bisa dijawab melalui BLK,” katanya.

Dodo menilai, tanpa intervensi pemerintah dalam peningkatan keterampilan tenaga kerja, peluang investasi yang masuk ke Dompu berpotensi tidak sepenuhnya memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.

Di sisi lain, tingginya angka pengangguran juga disebut ikut mendorong sebagian warga Dompu mencari pekerjaan ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pilihan tersebut ditempuh karena lapangan pekerjaan di dalam daerah belum mampu menyerap seluruh angkatan kerja.

Menurut Dodo, tidak semua warga menempuh jalur penempatan PMI secara prosedural. Sebagian lainnya memilih jalur nonprosedural karena tekanan kebutuhan ekonomi dan sulitnya memperoleh pekerjaan di daerah.

Malaysia menjadi salah satu negara tujuan warga Dompu yang berangkat sebagai PMI melalui jalur nonprosedural.

Namun, pilihan tersebut memiliki risiko besar, mulai dari persoalan administrasi dan perlindungan tenaga kerja hingga potensi menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Ketika lapangan pekerjaan di daerah terbatas, masyarakat akan mencari alternatif. Termasuk menjadi PMI. Persoalannya, ketika jalur yang ditempuh nonprosedural, risikonya jauh lebih besar,” jelasnya.

Karena itu, menurut Dodo, penanganan pengangguran di Dompu tidak cukup hanya dengan membuka lowongan pekerjaan. Pemerintah perlu membangun ekosistem ketenagakerjaan yang menghubungkan pendidikan, pelatihan keterampilan, kebutuhan industri dan penempatan tenaga kerja.

Optimalisasi BLK, menurutnya, menjadi salah satu langkah penting agar masyarakat Dompu tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri.

Dengan demikian, investasi yang masuk ke daerah, termasuk sektor pertambangan dan industri pengolahan, dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi tenaga kerja lokal.