Pemprov NTB Perkuat Data Berkualitas untuk Kebijakan Tepat Sasaran
- 01 Okt 2026 11:13 WIB
- Mataram
Poin Utama
- Pemprov NTB memperkuat kapasitas pengelola data agar kebijakan dan pembangunan daerah semakin tepat sasaran dan berbasis bukti.
- Indeks Satu Data Indonesia NTB kini berada di kisaran 81 poin, dengan sekitar 830 data telah terkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
RRI.CO.ID, Mataram - Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat kemampuan pengelola data di setiap perangkat daerah. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan dan pembangunan daerah tidak berjalan berdasarkan asumsi, tetapi ditopang data yang akurat.
Penguatan dilakukan melalui Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Produsen Data bertema Data Berkualitas untuk Perencanaan Pembangunan yang Lebih Tepat dan Berdampak di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Kamis, 1 Oktober 2026.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Ahsanul Halik atau Aka, mengatakan penguatan kualitas data bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, seluruh perangkat daerah memiliki tanggung jawab memastikan data yang dihasilkan benar-benar bisa digunakan untuk mengambil keputusan.
"Data yang baik akan menghasilkan informasi yang baik. Informasi yang baik akan membantu kita mengambil keputusan yang lebih tepat," kata Aka.
Dia menegaskan, pembangunan sistem dan portal data saja tidak cukup. Kualitas data tetap sangat bergantung pada sumber daya manusia yang mengumpulkan, mengolah, dan mengelolanya.
"Portal boleh dibangun dengan teknologi terbaik, tetapi kualitas data tetap ditentukan oleh kualitas manusia yang menghasilkan data tersebut," tegasnya.
Aka mencontohkan penggunaan data penyandang disabilitas dalam menentukan lokasi sekolah luar biasa (SLB). Menurut dia, pembangunan fasilitas pendidikan harus melihat persebaran masyarakat yang membutuhkan agar tepat sasaran.
"Jangan sampai fasilitas dibangun di suatu lokasi, tetapi masyarakat yang membutuhkan justru berada di lokasi lain," ujarnya.
Dia mengatakan Dinas Kominfotik NTB sebagai wali data tidak bisa bekerja sendiri. Penguatan NTB Satu Data membutuhkan kolaborasi produsen data, wali data, pembina data, dan seluruh perangkat daerah.
Saat ini, sekitar 830 data disebut telah terkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Sementara Indeks Satu Data Indonesia NTB berada di kisaran 81 poin, meningkat dari sebelumnya sekitar 75 poin.
Pemprov NTB menargetkan capaian tersebut terus meningkat melalui penguatan kapasitas SDM, tata kelola, koordinasi, dan integrasi data.
Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfotik NTB, Anugerah Fajar Fahrurazie, mengatakan data yang tersedia juga harus mampu diubah menjadi informasi yang mudah dipahami.
Karena itu, peserta Bimtek dibekali materi statistik, literasi data, hingga teknik visualisasi melalui grafik, diagram, peta, dan infografis.
"Data yang tersedia perlu diolah dan disajikan menjadi informasi yang mudah dipahami serta mampu mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan," katanya.
Menurut Aka, tujuan akhir NTB Satu Data bukan sekadar membangun sistem informasi, tetapi membentuk budaya kerja pemerintahan yang berbasis data dan bukti.
"Kita ingin membangun satu pemahaman, satu standar, satu proses, satu komitmen, dan satu semangat untuk menghadirkan data yang berkualitas bagi kemajuan Nusa Tenggara Barat," pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....